logo


Bangun Smelter, Pengusaha Tuntut Pemerintah Keluarkan Tax Holiday

Tax holiday tersebut sangat dibutuhkan para pengusaha pertambangan yang sedang membangun smelter

28 Mei 2015 10:26 WIB


JAKARTA JITUNEWS.COM - Setelah diwajibkan oleh Pemerintah untuk membangun fasilitas pemurnian dan pengelolaan (smelter), kini para pengusaha pertambangan menuntut kepada Pemerintah untuk segera memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) agar pembangunan smelter tersebut berjalan lancar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Ladjiman Damanik mengungkapkan, bahwa tax holiday tersebut sangat dibutuhkan para pengusaha pertambangan yang sedang membangun smelter.

Pasalnya, investasi yang dibutuhkan sangat besar, sedangkan mereka belum bisa menjual hasil produksinya. "Minimal lima tahun lah atau setelah smelternya bisa berproduksi," ungkap Ladjiman kepada wartawan di Jakarta.


Harga Batu Bara Kalori Tinggi Menurun, PT Bukit Asam Tetap Pertahankan Target Produksi

Kendati demikian, Ladjiman mengingatkan, kepada Pemerintah agar berhati-hati jika ingin memberikan fasilitas tax holiday tersebut. Ia mengatakan, harus ada uji kelayakan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengukur keseriusan pengusaha membangun smelter tersebut. "Hal tersebut bisa dilakukan dengan melihat progres pembangunan smelternya secara fisik," katanya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Erry Sofyan menyebutkan, bahwa jangka waktu yang ideal dari fasilitas tax holiday adalah sekitar 10 tahun.

"Yang penting sekarang ada kepastian dulu dari Pemerintah karena kami sebagai pengusaha perlu melakukan perhitungan finansial juga kalau mau membangun smelter," tutur Erry.

Jalankan Restrukturisasi, Krakatau Steel Ingin Kinerja Kembali Sehat

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin