logo


Tanggapi Usulan PKS Soal Hak Angket Minyak Goreng, PKB: Belum Diperlukan

usulan PKS terhadap hak angket, kami pikir masih belum perlu dan belum dibutuhkan DPR

21 Maret 2022 15:24 WIB

Politisi PKB, Nasim Khan
Politisi PKB, Nasim Khan Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM -Fraksi PKB DPR menolak mentah-mentah terkait usulan Fraksi PKS untuk mendorong hak angket dan pembentukan Pansus terhadap kasus minyak goreng (migor). Karena minyak goreng ini sudah tidak lagi langka, namun harganya yang masih mahal.

"Untuk usulan PKS terhadap hak angket, kami pikir masih belum perlu dan belum dibutuhkan DPR," kata Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan di Jakarta, Minggu malam, (20/3/2022).

Lebih jauh Nasim menjelaskan bahwa permasalahan minyak goreng sudah jelas, karena sudah diungkap Mendag, Muhammad Lutfi.


Jakarta Banjir Terus, DPRD DKI Akhirnya Bikin Pansus

"Bahkan Komisi VI DPR sudah memutuskan untuk membentuk Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok," ungkapnya.

Dalam raker kemarin lanjut Politisi PKB, Komisi VI DPR dan Menteri Perdagangan telah sepakat merekomendasikan pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dan tidak mendukung program pemerintah agar izin usahanya dicabut dan manakala pengusaha tersebut juga mengelola kebun sawit di tanah negara, agar ijin Hak Guna Usaha (HGU) akan dicabut.

"Kita juga akan memanggil pengusaha produsen kelapa sawit dan produsen serta distributor minyak goreng untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum," katanya.

Disisi lain, Nasim menambahkan bahwa dengan keputusan Rakortas Kabinet, maka tanggung jawab penyelesaian ada pada Menko Perekonomian, dimana Mendag di bawah koordinasi Menko, semoga bisa lebih baik dan berhasil mengungkap semua.

Dugaan Penyimpangan Kebijakan PCR, Fahira Idris: Pansus Sudah Mulai Bekerja

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar