logo


Minta Polisi Selidiki Pendeta Saifuddin, Mahfud: Provokasi untuk Mengadu Domba Antarumat

Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Kementerian Agama menghapus 300 ayat Alquran

16 Maret 2022 19:00 WIB

Mahfud Md
Mahfud Md instagram.com/mohmahfudmd

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Kementerian Agama menghapus 300 ayat Alquran membuat gaduh. Mahfud meminta Polri untuk menyelidiki dan menutup akun YouTube milik Saifuddin.

"Waduh itu bikin gaduh itu, oleh sebab itu saya, itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu, saya minta kepolisian segera menyelidiki itu dan kalau bisa ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang," kata Mahfud melalui video YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (16/3).

Mahfud menilai pernyataan Saifuddin membuat resah dan memprovokasi antarumat.


Sesalkan Wacana Penundaan Pemilu, DPD Peringatkan Elite Parpol Tak Buat Gaduh

"Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antarumat," katanya.

Mahfud mengatakan bahwa dalam ajaran pokok Islam, ayat Alquran ada 6.666 dan tidak boleh dikurangi. Menurutnya, untuk memproses Saifuddin bisa menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1965 yang diperbarui menjadi UU No 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

"Saya ingatkan UU no 5/1969 yang diperbarui dari UU PNPS no 1/1965 yang dibuat Bung Karno tentang penodaan agama itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok itu dalam Islam itu Alquran itu ayatnya 6.666 tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut 3.000 atau 300 itu," ujarnya.

Mahfud mengatakan bahwa mengurangi ayat Alquran sama sama menistakan agama. Mahfud mengatakan bahwa beda pendapat boleh tapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

"300 misalnya itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan konon bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi bertemu Allah dan sebagainya itu menyimpang dari ajaran pokok," ucapnya.

"Kita boleh beda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itu lah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu Bung Karno membuat PPNS No 1/65 yang mengancam siapa yang menodai agama jangan dihajar oleh masyarakat tetapi dibawa ke pengadilan. Ini kan masyarakat sekarang sudah mulai berfikir ini orang siapa ini, jangan, itu bawa ke pengadilan," lanjutnya.

Kecam Pendeta yang Minta 300 Ayat Al-Qur'an Dihapus, Ustaz Hilmi: Offside!

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata