logo


Ingin Jembatani Dialog Penundaan Pemilu 2024, Ketum PBNU: Keputusan Ada di Pemerintah

Penundaan pemilu melanggar konstitusi apabila tidak dilakukan amandemen.

16 Maret 2022 07:00 WIB

Yahya Cholil Staquf
Yahya Cholil Staquf Instagram.com @yahyacholilstaquf

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa pihaknya menerima keputusan pemerintah terkait persoalaan penundaan Pemilu 2024.

"PBNU akan apa namanya menerima apapun keputusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang baik itu Pemerintah, DPR, MPR," kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

Meski demikian, Yahya mengatakan bahwa PBNU ingin menjembatani dialog untuk menyelesaikan polemik penundaan Pemilu 2024 itu.


Sentil Luhut soal Big Data Rakyat Ingin Tunda Pemilu, Demokrat: Jangan Jadikan Jokowi Malin Kundang Reformasi

"PBNU kan cuma mendengar dan mungkin menjembatani dialog kalau diperlukan. Tapi yang memutuskan kan bukan kita. Kita persilakan kepada yang berwenang untuk itu, silakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Yahya mengatakan bahwa jadwal pemilu lima tahunan sudah diatur dalam UUD 1945. Jadwal itu, kata dia, bisa berubah melalui amandemen oleh MPR.

Namun, penundaan pemilu melanggar konstitusi apabila tidak dilakukan amandemen.

"Silakan, kita kan tinggal ikut aja, tinggal nyoblos. Kalau Sekarang dilakukan mungkin bisa dikatakan pelanggaran konstitusi, tapi yang namanya konsensus politik itu bisa dioperasionalisasikan sejauh memang ada mekanisme yang membolehkan. Kalau enggak, ya enggak. Kalau membolehkan ya silakan saja," pungkasnya.

Cak Imin Bakal Sosialisasikan Penundaan Pemilu 2024, PKB: Belum Jadi Program Prioritas

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati