JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki big data 110 juta pengguna sosial media membahas soal penundaan Pemilu 2024. Kepala Daban Komunikasi Strategis (Bamkostra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, ingin lembaga yang mengolah big data tersebut dibongkar.

"Sudah ada pakar media sosial, Ismail Fahmi, yang mempertanyakan keabsahan statemen salah satu menteri Jokowi yang bawa-bawa big data. Mari dibongkar itu siapa lembaga yang mengolah big data versi pemerintah," kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (12/3).

"Lalu, seperti apa mengambil datanya? 110 Juta netizen bahas penundaan pemilu? Darimana itu angkanya? Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya beneran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah?," lanjutnya.

Minta Luhut Ungkap Data, Fadli Zon: Agar Tak Terkesan Halalkan Cara untuk Tujuan Pelanggaran Konstitusi

Herzaky menilai akan berbahaya jika pemerintah ingin melanggengkan kekuasaan.

"Bahaya benar kalau kita punya pemerintahan seperti ini. Punya segala sumber daya yang diperlukan. Tapi, waktu dan tenaganya lebih banyak dipakai untuk berupaya melanggengkan kekuasaan. Bukannya mengurusi rakyat yang sedang susah, sedang kesulitan karena pandemi," ujarnya.

Ia berharap pemerintah menjaga konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi. Herzaky minta para elit untuk meneladani sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak rakus kekuasaan.

"Mari jaga betul konstitusi kita, amanah reformasi, dan demokrasi kita. Teladani lah pilihan sikap Bapak SBY, yang tidak rakus kekuasaan, tetap patuh pada Konstitusi, meskipun survei kepuasan terhadap pemerintahan beliau selalu di atas 70 persen, bahkan pernah 75 persen, jauh di atas pemerintahan saat ini, padahal era Bapak SBY dulu beliau tidak memakai buzzer dan influencer," kata Herzaky.

"Memang sulit mencari sosok pemimpin dan negarawan seperti Bapak SBY yang telah berhasil menunjukkan komitmen kuatnya kepada konstitusi dan demokrasi," lanjutnya.

Herzaky berharap Presiden Joko Widodo bisa meneladani SBY dan tidak memperpanjang masa jabatannya.

"Apakah Presiden Joko Widodo bakal bisa lolos dari jebakan pemimpin yang otoriter dan gila kuasa, di tengah dominannya pendukung beliau di parlemen, dan banyaknya penjilat di sekeliling beliau? Kita doakan beliau bisa meneladani Bapak SBY dan turun dengan mulus di 2024 sesuai dengan Konstitusi," katanya.

Soal Big Data, IPO: Menguatkan Dugaan Jika Ambisi Penundaan Pemilu Berasal dari Luhut

• 1