logo


Vonis Edhy Prabowo Dikurangi, ICW: Benar-benar Absurd

Vonis Edhy Prabowo disunat MA dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara karena dinilai bekerja baik saat menjadi menteri

9 Maret 2022 21:30 WIB

Kurnia Ramadhana
Kurnia Ramadhana Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Vonis Edhy Prabowo disunat Mahkamah Agung (MA) dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara karena dinilai bekerja baik saat menjadi menteri. Indonesia Watch Corruption (ICW) menilai alasan pengurangan hukuman Edhy absurd.

"ICW melihat hal meringankan yang dijadikan alasan Mahkamah Agung untuk mengurangi hukuman Edhy Prabowo benar-benar absurd. Sebab, jika ia sudah baik bekerja dan telah memberi harapan kepada masyarakat ,tentu Edhy tidak diproses hukum oleh KPK," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Rabu (9/3).

Kurnia menyebut bahwa Edhy dengan jabatannya sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meraup keuntungan.


KPK Lakukan 4 OTT, ICW Ingatkan Kasus Korupsi Bansos

"Mesti dipahami, bahkan berulang kali oleh Mahkamah Agung, bahwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu adalah seorang pelaku tindak pidana korupsi. Ia memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum. Maka dari itu, Edhy ditangkap dan divonis dengan sejumlah pemidanaan, mulai dari penjara, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak politik," katanya.

Menurutnya, majelis hakim mengabaikan pasal 52 KUHP tentang pemberatasan seseorang yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

"Regulasi itu secara spesifik menyebutkan penambahan hukuman sepertiga, bukan justru dikurangi. Selain itu, bagaimana mungkin hakim mengatakan terdakwa telah memberi harapan kepada masyarakat, sedangkan pada waktu yang sama, Edhy melakukan praktik korupsi di tengah kesengsaraan masyarakat akibat pandemi COVID-19?" katanya.

"Hukuman 5 tahun ini menjadi sangat janggal, sebab, hanya 6 bulan lebih berat jika dibandingkan dengan staf pribadinya Edhy, yakni Amiril Mukminin. Terlebih, dengan kejahatan korupsi yang ia lakukan, Edhy juga melanggar sumpah jabatannya sendiri," tambahnya.

Kurnia khawatir pengurangan hukuman itu menjadi penyemangat bagi pejabat untuk melakukan praktik korupsi.

"Pemotongan hukuman oleh Mahkamah Agung ini dikhawatirkan menjadi multivitamin sekaligus penyemangat bagi pejabat yang ingin melakukan praktik korupsi. Sebab, mereka melihat secara langsung bagaimana putusan lembaga kekuasaan kehakiman jarang memberikan efek jera," ujarnya.

Kritik Lagu Mars Buatan Istri Firli, ICW: Tak Akan Memperbaiki Citra Buruk KPK

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata