JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas dalam wacana penundaan Pemilu 2024.

"Akan lebih baik kalau sikap yang disampaikan lebih tegas, agar semua pihak menaati Konstitusi dan perundangan yang berlaku," kata Hidayat dalam keterangannya, Selasa (8/3).

Hidayat mengatakan bahwa demokrasi yang sehat tidak bisa dilaksanakan dengan menabrak konstitusi.

Respons Jokowi soal Penundaan Pemilu Dianggap Tidak Tegas, PPP Minta Publik Berpikir Positif

"Demokrasi yang sehat dan berkualitas tidak bisa dilaksanakan di atas sikap ambivalen dan ambigu, apalagi dengan menabrak aturan-aturan konstitusi serta peraturan perundangan yang telah disepakati bersama," katanya.

Hidayat mengatakan bahwa ketegasan Jokowi sangat diperlukan untuk akhiri spekulasi penundaan pemilu.

"Usulan-usulan yang juga tak sesuai dengan ketentuan UUD serta keputusan KPU, hal-hal yang tentu tidak diinginkan Presiden Jokowi," katanya.

Politikus PKS ini menyebut bahwa mayoritas fraksi di MPR menolak penundaan pemilu. Hidayat mengatakan bahwa dari sembilan fraksi hanya tiga partai yang mendukung.

"Maka manuver mereka belum memenuhi syarat minimal yang diberlakukan oleh konstitusi, yaitu diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR. Karena jumlah anggota MPR dari tiga partai itu seandainya solid pun, baru berjumlah 187 anggota. Padahal diperlukan minimal 1/3 anggota MPR yaitu 237 anggota MPR," katanya.

Muncul Isu Dipasangkan dengan Bobby di Pilgub 2024, Ini Kata Edy Rahmayadi

• 1