logo


Cegah Stunting, Dokter Keluarga Diminta Sosialisasi pada Catin

Muhadjir menyatakan bahwa pemerintah kini tengah merancang program sertifikasi pranikah.

7 Maret 2022 10:24 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy
Menko PMK Muhadjir Effendy Humas Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM Upaya menurunkan stunting menjadi salah satu program pembangunan manusia di sektor yang paling hulu. Karenanya, seluruh pemangku kepentingan harus semaksimal mungkin dalam menjalankan peran demi mempercepat penurunan stunting hingga mencapai target 14% di tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut dokter keluarga memiliki peran sangat penting dalam upaya menurunkan stunting. Di samping memastikan kesehatan keluarga juga dapat ikut memberikan penyuluhan dan sosialisasi bagi para calon pengantin.

“Persoalan stunting ini kompleks dan memerlukan banyak perhatian. Peranan dokter keluarga diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan stunting, tapi kalau bisa juga sampai persiapan perkawinan itu,” ujar Menko PMK saat menjadi pembicara kunci pada Webinar Ikatan Dokter Indonesia dengan tema Peran Dokter Keluarga Indonesia dalam Konvergensi PASTI (Penurunan Angka Stunting di Indonesia), Sabtu (5/3).


RAN PASTI Jatim Perkuat Komitmen Penurunan Angka Stunting

Muhadjir menyatakan bahwa pemerintah kini tengah merancang program sertifikasi pranikah. Seluruh pihak termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat turut terlibat dalam proses implementasi kebijakan program tersebut.

“Dalam hal ini, setiap daerah agar ada pendampingan oleh para dokter keluarga sehingga ini akan memperkuat upaya kita untuk memberikan intervensi dalam penurunan stunting,” ucap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagaimana diketahui, Presiden telah menginstruksikan dalam kurun satu tahun penurunan stunting harus bisa mencapai 3 sampai 3,5%. Sementara data menunjukkan, penurunan prevalensi stunting belum terlalu signifikan sejak 2013 yaitu 37,2%, 2018 (30,8%), 2019 (27,7%), 2020 (26,9%), dan 2021 (24,4%).

Muhadjir menekankan bahwa penurunan stunting merupakan persoalan nasional yang sangat mendesak dan penting diselesaikan untuk mempersiapkan generasi emas di 2045. Tentunya, generasi yang betul-betul bisa diandalkan, lebih berkualitas, lebih cerdas, dan lebih sehat dibandingkan generasi sebelumnya.

“Agar kita bisa mencapai target itu memang dibutuhkan effort yang jauh lebih keras. Termasuk dokter keluarga yang juga harus memiliki langkah-langkah terobosan yang inovatif sehingga target 14% RPJMN serta instruksi presiden dapat terpenuhi,” pungkasnya.

Manfaatkan Kearifan Lokal

Dalam rangka memberikan pendampingan di desa, menurut Muhadjir, dokter keluarga dapat melakukan pendekatan kearifan lokal. Misalnya, dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya mengonsumsi ikan kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Provinsi NTT merupakan provinsi yang memiliki prevalensi angka stunting tertinggi secara nasional yaitu 37,8%. Padahal, ironis, daerah tersebut merupakan daerah pesisir yang dikelilingi laut dengan hasil tangkap ikan yang sangat besar yang mestinya dapat dikonsumsi sehari-hari.

Bukan hanya NTT, beberapa daerah juga diketahui masih memiliki angka stunting yang tinggi atau berada di atas angka rata-rata nasional. Sulawesi Barat 33,8%, Aceh 33,2%, Nusa Tenggara Barat 31,4%, dan Sulawesi Tenggara 30,2%.

“Saya kira inilah pentingnya bagi kita menyatukan dan menyinkronkan antara program-program stunting ini dengan budaya setempat. Saya harap kita akan bisa menyiapkan kualitas kehidupan keluarga menjadi lebih baik dan semakin memperkuat intervensi penurunan stunting,” tandas Menko PMK.

Gubernur NTT: Kepala Daerah se-NTT Harus dan Wajib Dukung RAN Pasti

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan