logo


China Sebut Sanksi Negara Barat terhadap Rusia Tak Punya Dasar Hukum

Juru bicara Kemenlu China mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara barat terhadap Rusia tidak memiliki dasar hukum

1 Maret 2022 16:30 WIB

Juru Bicara Pemerintah China Wang Wenbin
Juru Bicara Pemerintah China Wang Wenbin istimewa

BEIJING, JITUNEWS.COM - Kementerian Luar Negeri China pada Senin (28/2) mengatakan bahwa mereka menentang penggunaan sanksi sepihak untuk menyelesaikan krisis di Ukraina menyusul keputusan Rusia melancarkan serangan ke negara itu.

Dalam sebuah konferensi pers, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan bahwa sanksi tidak akan menyelesaikan masalah tetapi akan menciptakan masalah baru. Dia mengklaim bahwa sanksi akan mengganggu proses mencapai gencatan senjata dan kesepakatan politik untuk mengakhiri konflik.

“China tidak mendukung penggunaan sanksi untuk menyelesaikan masalah dan bahkan lebih menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional,” kata Wang, dikutip RT.com.


Uni Eropa Belum Agendakan Pembahasan Status Keanggotaan Ukraina

Ia juga menegaskan bahwa China tidak pernah berniat ikut campur dalam urusan internal negara lain, termasuk mengecam keputusan invasi Rusia ke Ukraina, dimana hal tersebut akan merusak reputasinya.

Negara-negara barat diketahui sudah memberlakukan kebijakan sanksi terhadap Rusia yang membuat nilai tukar mata uang rubel terjun bebas. Negara-negara sekutu Amerika Serikat juga sepakat untuk mendepak bank-bank asal Rusia keluar dari sistem keuangan internasional SWIFT.

Sanksi tersebut diberlakukan sebagai tanggapan atas keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin memulai operasi militer khusus ke wilayah Ukraina. Serangan tersebut dilakukan beberapa hari setelah ia secara resmi mengakui Donetsk dan Lugansk, dua wilayah di Ukraina Timur, sebagai negara yang merdeka, dan menuduh Ukraina telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian Minsk, sebuah perjanjian yang dibuat pada 2014 dan 2015 dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik separatis di Ukraina secara diplomasi.

Uni Eropa Bakal Ijinkan Pengungsi Ukraina Tinggal di Wilayah Mereka selama Tiga Tahun

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia