logo


Tolak Fahri Hamzah, PDIP: DPR Bisa Memanggil Siapa Saja

PDIP menyebut DPR berhak memanggil siapa saja yang berkaitan dengan kinerja dan tupoksi DPR.

16 Februari 2022 10:00 WIB

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima
Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Wakil Ketua Komisi VI DPR fraksi PDIP, Aria Bima mengaku tidak setuju dengan usulan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah yang meminta rapat Direksi BUMN dengan DPR ditiadakan. Ia mengatakan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap BUMN.

"Alur pikirnya, pemegang saham atau pemilik BUMN adalah negara, yang diatur melalui UU diwakili oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan Presiden bertanggung jawab kepada rakyat melalui MPR," kata Aria Bima kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Ia mengatakan bahwa Komisaris BUMN mendapat tugas dari negara untuk mengawasi BUMN. Dimana, Komisaris dan direksi BUMN dipilih oleh Menteri BUMN.


Desak Rapat DPR-BUMN Dihentikan, Fahri Hamzah: Banyak Mudaratnya, Dipaksa Layani Kepentingan Politik

"Komisaris BUMN diangkat untuk mengawasi BUMN sebagai perpanjangan tangan Menteri BUMN atau Menkeu," ujarnya.

"Dalam mekanisme korporasi, direksi dan komisaris diberhentikan oleh pemegang saham (shareholder) sebagai pemilik korporasi. Kalau negara yang memiliki korporasi maka komisaris dan direksi dipilih oleh Menteri BUMN," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan. Ia pun menyebut DPR berhak memanggil siapa saja yang berkaitan dengan kinerja dan tupoksi DPR.

"DPR sebagai wakil rakyat memiliki fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan. Atas fungsi itu DPR bisa memanggil MenBUMN ataupun komisaris dan direksi untuk memastikan fungsi pengawasan dan budgeting atau legislasi jika ada. Untuk memastikan pelaksanaan UU berjalan, kebijakan pemerintah (Menteri BUMN) ataupun mengambil tindakan yang diperlukan agar berjalan sesuai dengan UU," jelasnya.

"DPR bisa memanggil siapa saja untuk mengumpulkan dan mengkonfirmasi sesuatu yang dibutuhkan untuk ketiga fungsi tersebut," pungkasnya.

 

Tak Setuju dengan Fahri, Demokrat Tegaskan Rapat DPR-BUMN Perlu: Ada Modal Negara!

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati