logo


Pesantren, Masjid, dan Terorisme

Kontroversi ini jika dibiarkan akan menimbulkan kegaduhan baru

1 Februari 2022 07:00 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Istimewa

Beberapa hari ini muncul kontroversi di masyarakat tentang rilis yang disamapaikan oleh pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagaimana Disampaikan Oleh Direktur Pencegahan BNPT RI, Brigjen Ahmad Nurwakhid bahwa 198 pesantren terafilisasi dengan terorisme dalam berbagai bentuk misalnya ideologis, kolaborasi atau koneksi (CNN, 28 -1-2022). Statemen BNPT itu sudah barang tentu ditentang oleh kalangan. Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), melalui sekjennya Akhmad Alim mengcounter statemen BNPT. Ia mengatakan bahwa menilai narasi mengaitkan Pondok Pesantren Dengan Tindakan Radikalisme Harus Dihentikan Karena Mencoreng Nama Baik Pondok Pesantren, tidak ada pesantren yang mengajarkan hal radikal dan mengaitkannya dengan terorisme yang merugikan kesatuan NKRI. (Republika Republika.Co.Id,Jakarta, 27 /1/2022)

Hampir bersamaan dengan statemen ini, Dirjen Keamanan Negara Badan Intelijen Kemanan Polri Brigjen Umar Effendi dalam Halaqah Kebangsaan I Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI, Rabu, 26 Januari 2022 juga mengatakan bahwa Polri akan memetakan Masjid yang digunakan untuk mengajarkan paham moderat dan paham radikal dan intoleran. Namun demikian hingga saat ini Polri masih enggan mengungkapkan masjid mana. Rencana Polri ini mendapat kecaman sangat keras dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang dengan tegas mengatakan “tak pernah ada upaya mengacau negara lewat masjid. Tidak ada baiat untuk melakukan terorisme di Masjid". Menurut JK upaya terror justru dimulai dari rumah kontrakan dimana para calon terror mempersiapkan serangan teror termasuk membuat bom. Oleh karena itu yang perlu diperiksa adalah rumah kontrakan dulu, bukan masjid (://bizlaw.id/read/53304/)

Ikan Ketangkap tapi Air Tidak Keruh


Berharap Jadi Benteng Terorisme, Ma'ruf Amin Singgung Kontribusi PKS

Narasi keterkaitan antara pesantren, masjid, radikalisme, dan terorisme bukanlah isu baru. Sejak munculnya organisasi teroris Jemaah Islamiyah pada awal tahun 2000, sinyalemen yang yang mengkaitkan antara pendidikan Islam di berbagai negara secara khusus Indonesia pesantren sudah muncul tapi kemudian menghilang dan muncul lagi. Rand Coorporation, sebuah lembaga Think Tanks Amerika, pada tahun 2005 juga pernah merilis hasil kajiannya yang menyebutkan bahwa “ Schools from Pakistan to South Asia have been one of the main sources of personnel for radical Movements and Terrorist Group ( Rand Corporation ). Masyarakat muslim yang awam dengan maslah radikalisme terorisme dan pergi ke masjid untuk melakukan ibadah atau menjalin silaturahmi dengan sesama warga saudaranya muslim mungkin akan kaget dengan pernyataan sepotong dari Polri dan BNPT. Tanpa penjelasan yang detail dan rinci Mereka mungkin akan menduga dan khawatir bahwa masjid dimana mereka beribadah terafilisasi dengan terorisme.

Perasaan yang sama mungkin juga akan dialami oleh orang tua dari 4,29 juta santri yang belajar di 31,385 di berbagai Pesantren di Seluruh Indonesia dan peara pengajar di pesantren dan pimpinan. Jika kita merujuk kepada data Polri jika benar bahwa bahwa pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan terorisme hanya 198 pesantre atau kurang dari 0,5 persen dari jumlah pesantren di seluruh Indonesia. Namun statemen Polri yang sepenggal menimbulkan kebingungan dari orang tua murid yang mengrimikan putra-putrinya di pesantren. Apakah diantara 198 pesantren ada pesantren dimana anaknya disekolahkan. Belum lagi apabila para sekitar 4 juta santri, para guru dan pimpinan pesantren dan orang tua santri yang jumlahnya bisa mencapai sepuluh jutaan itu setuju dengan bantahan yang disampaikan Sekjen BKSPPI Akhmad Alim bahwa mengkaitan pesantren dengan terorisme dengan pesantren mencoreng nama baik pesantren untuk itu harus dihentikan. Kontroversi ini jika dibiarkan akan menimbulkan kegaduhan baru yang menempatkan negara, yang diwakili oleh BNPT dan Polri disatu sisi dan umat Islam yang direpresentasi oleh kaum pesantren dan para aktivis masjid. Padahal isu keterkaitan antara masjid, pesantren dengan radikalisme sudah ada sejak isu terorisme muncul di Indonesia sekitar awal-awal tahun 2000 an. Tetapi hingga hari ini atau setelah 20 tahun lebih atau 2 dekade isu itu muncul kembali, dan kaitan antara pesantren Masjid dan Teorisme, jika memang benar dan menjadi masalah, belum bisa diselesaikan.

Terorisme dan radikalisme dimana saja harus dihentikan dan dicegah. Sumber-seumber terrorism darimana saja harus ditutup. Penanganan terorisme yang dikaitkan dengan pesantren dan masjid saat ini masih dalam dalam kontroversi publik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru antara negara dan umat Islam. Negara yang diwakili oleh Polri dan BNPT jangan hanya memberikan statemen sepotong dan menggantung yang bepotensi menimbulkan kebingungan atau kegaduhan publik jika kita ingin menanggulangi persoalan radikalisme dan terorisme dengan mengatasi sumber-sumbernya sebaiknya dilakukan secara senyap mengajak berbagai lembaga yang bertanggung jawan seperti Dewan Masjid Indonesia, institusi-institusi yang mengurusi pesantren, Kementerian Agama, Majelis Ulama dan ormas-ormas Islam yang selama ini, tokoh-tokohnya sebagai pendiri Pesantren dan Masjid seperti NU, Muhammadiyah untuk mengatasi keterkaitan antara radikalisme dan terorisme di Pesantren atau Masjid, jika ada. Lembaga-lembaga itu sebaiknya diajak bicara, berembug dan musyawarah sebelum isu itu dilempar ke publik dan menimbulkan kontroversi kegaduhan, seperti air yang keruh. Pendekatan yang cerdas (smart approach) dalam mengatasi masalah ini, jika memang benar-benar ada sebaiknya dilakukan secara senyap, melibatkan berbagai pihak yang selama ini mengurusi masjid dan pesantren tetapi masalahnya dapat dipecahkan. Dengan suatu analogi, sebaiknya “ikannya bisa tertangkap, jika ada, tetapi airnya tidak keruh”.

Penulis: Dr. Sri Yunanto
Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Pabelan, Magelang /IKPP dan Dosen Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

Tegaskan Tak Ada Masjid Radikal, JK: Mungkin dari Sisi Caranya Berbicara Ada

Halaman: