logo


Soal Pelanggaran HAM, Mahfud: Rumit Pembuktian, Juga Ada Masalah Politis

Mahfud mengatakan bahwa meski rumit masalah pelanggaran HAM harus diselesaikan

27 Januari 2022 17:15 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD okezone

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menkopolhukam, Mahfud Md, berbicara soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Mahfud menyebut bahwa pelanggaran HAM sulit dibuktikan dan ada masalah politis yang menyertai.

"Masalah pelanggaran HAM itu, di samping rumit pembuktian, juga ada masalah-masalah politis yang menyertai," ujar Mahfud dalam diskusi virtual, Kamis (27/1).

Mahfud mengatakan bahwa meski rumit masalah pelanggaran HAM harus diselesaikan. Mahfud menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.


Proyek Satelit Kemenhan Rugikan Negara Rp800 M, Mahfud Md Diminta Tak Hanya Cuap-cuap

"Kita harus usahakan ini tetap di-clear-kan masalahnya. Akhirnya langkah ke depan apa yang akan kita lakukan? Pertama, pemerintah sekarang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia. Ini yang dimaksudkan untuk melakukan pemajuan, pemenuhan, penghormatan, perlindungan, serta penegakan HAM," tuturnya.

"Lalu kedua, dibentuknya gugus tugas bisnis dan HAM yang menyertakan masyarakat, termasuk perusahaan, untuk turut serta menghormati HAM dalam berbagai bidang," sambung Mahfud.

Soal Proyek Satelit Kemhan, Mahfud: Saya Putuskan Berhenti Rapat Melulu dan Arahkan Diproses Hukum

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata