logo


PKS: Pemilu 2019 Harus Dijadikan Pembelajaran

berbagai aturan tersebut harus diseselesaikan paling lambat 20 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 digelar.

27 Januari 2022 11:16 WIB

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- DPR bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum sepakat pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

Kendati jadwal pemilu telah ditetapkan namun ada beberapa catatan diantaranya KPU dan Bawaslu harus segera menyelesaikan peraturan untuk mensukseskan berbagai tahapan pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan berbagai aturan tersebut harus diselesaikan paling lambat 20 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 digelar.


Minta Masa Kampanye Dipersingkat 50 Hari, PDIP: Antisipasi Polarisasi Gesekan Antar Pendukung

“Karena pasal 167 ayat 6 UU tentang Pemilu sudah menyatakan, tahapan pemilu paling lambat dimulai 20 bulan sebelum hari H,” ujar dia di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Tak hanya KPU dan Bawaslu, Mardani menambahkan bahwa DPR juga memiliki tugas untuk memilih anggota KPU dan Bawaslu terbaik untuk periode 2022-2027.

“Pemilu 2019 kemaren cukup untuk jadi pembelajaran, pemilu serentak yang sangat melelahkan dan membuat 894 petugas meninggal. Anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih kelak harus merumuskan mekanisme yang lebih sederhana tapi tetap menjamin kualitas Pemilu serta Pilkada,” tuturnya.

Politisi PKS ini menambahkan pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme yang transparan untuk pengisian Pejabat (PJ) Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan ada 101 daerah yang akan dipimpin oleh PJ dan akan bertambah lagi 170 daerah di 2023 mendatang.

“Sistem yang transparan akan menghasilkan PJ yang cepat dan bisa menjalankan pemerintahan, sekaligus menjaga indepedensi dalam pemilu dan pilkada,” tukasnya.

Pemilu Ditetapkan 14 Februari 2024, Puan: Kita Tetap Berharap Pandemi Covid Semakin Membaik

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar