logo


Genjot Penurunan Stunting 0 Persen di Madiun, Menko PMK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Satu Sektor

Pemerintah mendorong daerah-daerah hingga mencapai 0 (nol) stunting.

27 Januari 2022 08:59 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy monitoring pencapaian stunting dan pemanfaatan dana desa di Desa Simo, Balerejo, Madiun, Rabu (26/1/2022)
Menko PMK Muhadjir Effendy monitoring pencapaian stunting dan pemanfaatan dana desa di Desa Simo, Balerejo, Madiun, Rabu (26/1/2022) Humas Kemenko PMK

MADIUN, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah masih terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14% di tahun 2024. Ia menyebut fokus penurunan stunting tidak hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tertinggi. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan hingga mencapai 0 (nol) stunting.

“Saya terima kasih karena di sini (Kabupaten Madiun) stuntingnya sudah hampir sesuai standar Pak Jokowi di 2024. Tapi tidak kemudian itu boleh berhenti, diusahakan nol. Madiun ini harus punya semboyan nol stunting,” tegas Menko PMK saat monitoring capaian stunting dan pemanfaatan dana desa di Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu (26/1/2022).

Muhadjir optimistis, jika semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14%, maka secara agregat Indonesia akan mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada tahun 2024.


Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kolaborasi Bangun Rumah Layak Huni di Permukiman Kumuh

“Fokus ke daerah yang tinggi stunting bagus, tapi yang sudah berhasil ini harus dijadikan contoh. Saya optimis di 2024 untuk Madiun ini (angka stunting) bisa di bawah 2 digit (di bawah 10 persen), syukur-syukur nol,” ucap mantan Mendikbud tersebut.

Namun demikian, Muhadjir menyatakan bahwa penurunan stunting tidak bisa diintervensi hanya melalui satu sektor saja melainkan harus komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mulai dari pencegahan sejak masa remaja hingga pasca melahirkan terutama 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tingginya kurang, beratnya kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya pertumbuhan otak. Saat hamil sebenarnya bisa dilacak apakah janin ini bisa potensi stunting atau tidak. Yang sudah pasti, kalau saat 1000 HPK-nya tidak berhasil, intervensi seperti apapun tidak akan bisa,” ungkapnya.

Namun terlepas dari itu, Menko PMK mengapresiasi upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Selain memberikan vitamin tambah darah untuk mengantisipasi anemia pada remaja, juga terdapat program Integrated Development Plan (Rencana Pengembangan Terintegrasi).

“Kalau menurut saya perlu ditambah menjadi Integrated Development and Sustainable Plan. Program yang terintegrasi, berkembang, dan berkelanjutan. Karena yang penting sekarang ini bagaimana menjamin kelanjutan program stunting. Kalau kita ingin jadi negara maju harus seminimal mungkin stunting atau bebas stunting,” pungkasnya

 

Soal Kerangkeng, Muhadjir Yakin Bupati Tidak Punya Tabiat Seburuk Itu

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati