logo


Rehabilitasi Cuma Kedok, Migrant Care: Kerangkeng Bupati Langkat Tetap Perbudakan Modern

Terbit Perangin Angin terancam pidana maksimal 15 tahun dan denda minimal 120 juta

27 Januari 2022 06:30 WIB

Tangkapan layar kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin
Tangkapan layar kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin Dok Diskominfo Langkat

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah menilai bahwa kerangkeng di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tempat rehabilitasi narkoba hanya kedok belaka. Hal tersebut, kata dia, hanya digunakan untuk menghindari hukuman.

"BNN masih melakukan asesmen untuk pemulangan korban, artinya rehab narkoba itu kedok saja," kata Anis dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (26/1/2022).

Anis mengatakan BNN sampai saat ini belum menyatakan bahwa kerangkeng itu sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa kerangkeng manusia itu merupakan tempat praktik perbudakan modern.


Soal Kerangkeng Manusia, Gubsu Edy: Niatnya Bagus

"Jadi kerangkeng itu tetap bentuk perbudakan modern, meski katanya buat rehabilitasi narkoba," tutur Anis.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Terbit Perangin Angin bisa terancam pidana maksimal 15 tahun dan denda minimal 120 juta. Hukuman itu, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau praktik perbudakan modern.

 

Amnesty International Indonesia: Pelaku perbudakan di kebun sawit milik Bupati Langkat harus diadili

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati