logo


Soal Peradilan Adat Edi Mulyadi, Tokoh Adat Dayak: Akan Ditentukan Majelis MADN

masyarakat agar tenang dan arif dalam menyikapi hal tersebut.

26 Januari 2022 17:31 WIB

Anggota DPD RI, I Agustin Teras Narang
Anggota DPD RI, I Agustin Teras Narang istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Gelombang protes masyarakat Kalimantan, khususnya Masyarakat Adat Dayak, terhadap pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai merendahkan hutan Kalimantan serta masyarakatnya terus meluas.

Ketua Majelis Pertimbangan Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN), Agustin Teras Narang meminta kepada masyarakat agar tenang dan arif dalam menyikapi hal tersebut.

“Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, kita perlu menjaga situasi kondusif dan menghormati proses hukum yang berlaku,” katanya di Jakarta, Rabu (26/1/2022):


Kelompok Pendukung Risma Bermunculan, Ini Komentar Wanita Emas

Anggota DPD-RI asal Kalimantan Tengah (Kalteng) ini pun berharap penegak hukum bisa menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai prosedur yang berlaku, menuntaskan penyelidikan dan penyidikan, hingga proses selanjutnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks adat, Teras Narang menuturkan proses peradilan adat akan ditentukan lebih lanjut nantinya oleh MADN. Dimana proses ini adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat adat dayak yang terpisah dari proses hukum positif.

Teras Narang kembali berharap seluruh pihak bisa bersikap arif dalam menyampaikan pernyataan sentimentil, meski memiliki perbedaan kepentingan politik.

“Momen ini mesti menjadi pembelajaran bagi semua pihak, untuk tidak menganggap sepele kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Terlebih bagi masyarakat adat Dayak yang sudah dari dulu banyak tinggal, membangun peradaban, serta memelihara kehidupan harmonis dengan alam di hutan,” kata dia.

Dia berpendapat hutan bukan melulu tempat tinggal bagi flora dan fauna. Hutan adalah jantung kehidupan manusia sejak dari dulu, hingga detik ini.

Menurutnya kekayaan sumber daya alam hutan Kalimantan, tak hanya menghidupi masyarakat adat Dayak, tapi juga menggerakkan pembangunan Indonesia bahkan dunia. Kekayaan alam batubara hingga migas dari hutan Kalimantan telah menggerakkan perekonomian, sekaligus berkontribusi pada tersedianya oksigen bagi kehidupan planet bumi.

“Mari tidak memandang remeh hutan. Terlebih di Indonesia banyak masyarakat adat lainnya yang bergantung hidup dan kebudayaannya dari hutan,” kata dia.

“Semoga perdebatan terkait Ibu Kota Nusantara, tidak menghilangkan nalar serta adab dalam berdialektika. Mari rawat demokrasi tanpa memicu friksi, terlebih dalam situasi bangsa yang masih memiliki banyak tantangan karena pandemi,” tukasnya.

Mengharapkan Presiden Jokowi Menegur Ahok Adalah Sebuah Ilusi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar