logo


Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kolaborasi Bangun Rumah Layak Huni di Permukiman Kumuh

Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu target yang harus diselesaikan pemerintah hingga akhir 2024.

26 Januari 2022 09:24 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) bersama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka
Menko PMK Muhadjir Effendy (kanan) bersama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka Dok. Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu target yang harus diselesaikan pemerintah hingga akhir 2024. Hal itu sesuai mandat Presiden Jokowi yang sejalan dengan amanat UUD 1945 yakni negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK menjalin kolaborasi program penanganan permukiman kumuh, khususnya di kawasan Semanggi Selatan, RW 1 Mojo, Kota Surakarta.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hadir dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni kawasan tersebut bersama dengan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, perwakilan DPRD Kota Surakarta, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman KemenPUPR Johannes Wahju Kusumususanto, Direktur Rumah Swadaya KemenPUPR Arsyad, dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.


Pasca Gempa di Banten, Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sarpras Pendidikan

Muhadjir menyatakan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem juga sangat tergantung pada inisiatif dan niat baik Pemkab/Pemkot. Kalau Pemkab/Pemkot memiliki inisiatif dan kemauan politik yang baik untuk menangani masalah kemiskinan di wilayahnya, pemerintah pusat akan memfasilitasi melalui Kemenko PMK yang mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Dengan program yang dilakukan Pemkot Surakarta yang melibatkan semua stakeholder baik dari unsur pemerintah (APBN), BUMN maupun swasta akan kita jadikan model untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem, permukiman-permukiman kumuh di Indonesia,” cetusnya.

Pembangunan rumah layak huni di permukiman kumuh Semanggi Selatan berjumlah 47 unit dan ditargetkan akan selesai dan mulai ditempati pada bulan April mendatang. Sedangkan, pada waktu bersamaan, dengan bantuan dari berbagai CSR rencana akan dibangun 136 unit rumah layak huni serupa di kawasan Semanggi Utara, Kota Surakarta.

“Kita harapkan tahun ini semuanya selesai. Jadi lebih cepat dari target semula yang diperkirakan baru akan selesai di 2023, bahkan untuk di wilayah Semanggi Selatan harapannya April sudah bisa ditempati,” tandas Menko PMK.

Pada kesempatan tersebut, ia pun menyampaikan optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrim, Apalagi kini didukung dengan semakin longgarnya aktivitas pergerakan masyarakat dan meningkatnya ekonomi.

“Kita tahu, kawasan kumuh juga menjadi kantong lahirnya generasi stunting yang menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kalau kita gagal menangani ini secara holistik, maka intervensi apapun tidak akan maksimal dan akan sangat menentukan generasi Indonesia selanjutnya,” pungkas Muhadjir.

Gibran: Surakarta Relatif Bebas Kawasan Kumuh pada 2022

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan