logo


Jokowi Larang TNI-Polri Aktif Jadi Pj Gubernur, Gerindra: Langkah Maju bagi Demokrasi

Menurutnya, keputusan Jokowi patut diberikan apresiasi

21 Januari 2022 11:41 WIB

Ahmad Muzani
Ahmad Muzani Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo atas sikapnya menutup ruang bagi perwira TNI atau Polri aktif untuk menjadi pejabat (pj) gubernur. Muzani menilai hal itu sebagai langkah maju bagi demokrasi Indonesia.

"Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari reformasi, di mana TNI-Polri tidak lagi diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Jadi, menurut saya, itu adalah sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (21/1).

Muzani menyebut keputusan Jokowi menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI-Polri. Menurutnya, keputusan Jokowi patut diberikan apresiasi.


Janji Lebih Cermat dalam Berkomunikasi, Arteria Sebut Tiket Jadi Anggota DPR Mahal

"Keputusan Presiden ini juga patut diapresiasi. Karena Presiden tahu apabila Pj dijabat oleh TNI-Polri, maka itu resisten terhadap keterlibatan dalam politik praktis," sebut Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.

"Tapi, dengan keputusan ini Presiden menjamin adanya netralitas dan integritas di tubuh TNI-Polri," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa sebagai negara demokratis Indonesia harus menjunjung tinggi supermasi sipil.

"Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara demokrasi harus berprinsip pada supermasi sipil. Angkatan bersenjata juga harus di bawah kontrol demokrasi, yang intinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi," kata Muzani.

Soal Kepala Otorita IKN, Ridwan Kamil: Kepala Daerah Arsitek Kan Nggak Hanya Saya

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata