logo


Soal Nama Ibu Kota Baru, Ketua Pansus: Akan Disampaikan Saat Akhir Pengesahan RUU IKN

Nama ibu kota negara itu di akhir lah, di level pemerintah.

14 Januari 2022 17:18 WIB

Ahmad Doli Kurnia.
Ahmad Doli Kurnia. istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Nama ibu kota baru yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur disebut-sebut telah persiapakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan nama ibu kota negara akan diputuskan di akhir pengesahan RUU IKN.

“Nama ibu kota negara itu di akhir lah, di level pemerintah. Katanya Pak Presiden sudah mengantongi namanya. Nanti akan disampaikan di saat-saat akhir, ya mudah-mudahan saat pengesahan nanti,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).


Soal IKN Pindah Kaltim, Jimly Asshiddiqie: Status Jakarta Jadi Daerah Khusus Harus Dipersiapkan

Politisi Golkar ini mengatakan ada empat poin yang masih menjadi perdebatan dalam Pembahasan RUU IKN.

Menurutnya empat poin itu masih menjadi sorotan utama dalam pembahasan RUU IKN tersebut.

Dimana poin yang pertama soal status pemerintah daerah khusus IKN yang akan disebut sebagai otorita.

Kedua, soal pendanaan dan pembiayaan, di mana sebagian besar anggota Pansus RUU IKN DPR meminta agar pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara tak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Soal pertanahan, pertahanan ini berkaitan dengan message-nya adalah supaya memang ini betul-betul clear and clean. Ini betul-betul tanah negara, bukan tanah yang kemudian konsesi, apalagi tanah masyarakat yang ada potensi konflik,” ujar Doli.

Terakhir, lanjutnya, perdebatan terkait rencana induk atau masterplan IKN yang masih diperdebatkan oleh mayoritas anggota Pansus RUU IKN DPR.

Dia yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, dalam rencana induk berisi panduan pemindahan IKN.

“Karena ini masalah penting, master plan ini juga harus melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat itu kan selama ini selalu pembicaraan antara pemerintah dan DPR, jadi kita mendorong masterplan itu pada hal-hal prinsip,” ujarnya.

Berangkat dari itu, Doli berharap RUU IKN bisa disahkan di Rapat Paripurna DPR menjadi UU pada Selasa (18/1). Ia pun menyampaikan bahwa pihaknya bakal meninjau lokasi IKN pada pekan ini.

“Besok kita lihat ke tempat itu. Mudah-mudahan malam itu raker [rapat kerja] selesai, sudah. Insya Allah paripurna tanggal 18 [Januari],” tukasnya.

Akan Tinjau BSD dan Alam Sutera Terkait Pemindahan Ibu Kota, Pansus IKN: Kita Lihat Contoh Smart City

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar