logo


Dispensasi Karantina untuk Pejabat Dihapus, PAN: Masyarakat Merasa Tidak Ada Perbedaan Perlakuan

Satgas Covid-19 memutuskan untuk menghapus dispensasi karantina bagi pejabat pemerintah

7 Januari 2022 10:15 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Satgas Covid-19 memutuskan untuk menghapus dispensasi karantina bagi pejabat pemerintah. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh P Daulay, memberikan apresiasi. Ia berharap semua pejabat mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.

"Pertama tentu kita mengapresiasi apa yang menjadi arahan presiden, kita berharap semua pejabat publik bisa mengikuti arahan presiden. Jadi dengan demikian masyarakat merasa tidak ada perbedaan perlakuan," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (6/1).

Saleh mengusulkan durasi karantina menjadi 3-4 hari, lalu sisanya masa karantina bisa dilanjutkan di rumah dengan pengawasan.


 Kritik Jokowi soal Penambahan Jabatan Wamendagri, PAN: Semoga Bukan Bagi-bagi Kue

"Saya mengusulkan bahwa karantina tidak perlu dilakukan 10-14 hari, seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa karantina itu mungkin 3-4 hari. Selama masa 3-4 hari itu nanti dilakukan evaluasi terhadap mereka yang habis dari luar negeri, karena kan PCR satu hari bisa keluar dan mereka dimonitor terus selama 3-4 hari. Jika dinyatakan negatif mereka sudah boleh pulang," kata Saleh.

"Nanti sampai di rumah masing-masing bukan berarti mereka langsung beraktivitas seperti biasa, tapi mereka tetap melanjutkan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mungkin kalau sudah 3-4 hari di hotel kan butuh 6 hari lagi untuk 10 hari, jadi 6 hari itu dia tidak boleh keluar. Itu perlu Satgas di kelurahan dan di kecamatan mengetahui mereka yang isolasi mandiri ini," ucapnya.

Saleh mengatakan bahwa pihak yang melanggar isolasi di rumah bisa mendapat sanksi.

"Sehingga satgas bisa mengawasi ketat, jika mereka melanggar itu bisa dikenakan hukuman," tuturnya.

Dispensasi Karantina Dihapus, PPP: Semua Warga Mesti Mendapat Perlakuan yang Sama

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata