logo


Pemerintah Hentikan Ekspor Batu Bara, PKS: Jangan Hanya Gertak Sambal dan Loyo dalam Pengawasan

Pemerintah menghentikan sementara ekspor batu bara

4 Januari 2022 20:15 WIB

Ilustrasi Tambang Batu Bara
Ilustrasi Tambang Batu Bara Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah menghentikan sementara ekspor batu bara. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Mulyanto meminta pemerintah memperketat aturan domestic market obligation (DMO).

"Pemerintah harus memperketat pelaksanaan aturan DMO agar ketentuan pelarangan ekspor batu bara ini tidak sekadar gertak sambal bagi pengusaha yang membandel," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (4/1).

Mulyanto mengatakan bahwa batu bara tidak dianggap untuk meningkatkan devisa negara tapi untuk menunjang pembangunan nasional. Politikus PKS ini meminta pemerintah konsisten dan tegas.


Soal Krisis Batu Bara PLN, PKS Sebut Pemerintah Lembek Laksanakan Aturan DMO

"Batu bara sebagai komoditas energi tak dianggap sebagai komoditas ekonomi yang diperdagangkan untuk meningkatkan devisa negara, melainkan untuk menunjang pembangunan nasional dengan berbagai multiplier effect-nya," ujarnya.

"Karena itu, pemerintah harus konsisten, tegas, dan adil. Jangan hanya gertak sambal dan loyo dalam aspek pengawasan di lapangan," imbuhnya.

Menurutnya, perusahaan yang melanggar harus diberi sanksi oleh pemerintah.

"Dibuka saja ke publik perusahaan mana yang melanggar kewajiban DMO sebesar 25 persen produksi batu bara tersebut. Publik perlu tahu," kata Mulyanto.

"Selama ini terkesan kebijakan pemerintah yang seperti ini sering ditawar-tawar oleh pengusaha, sehingga di lapangan menjadi loyo," lanjutnya.

PKS: BUMN Harus Menjadi Lokomotif Pemberdayaan Masyarakat

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata