logo


PKS Sebut Pemerintahan Jokowi Wariskan Utang Rp10 Ribu T di Akhir 2024

Syaikhu menyebut utang negara yang besar akan menjadi penghambat proses pembangunan nasional di masa yang akan datang

31 Desember 2021 13:19 WIB

Ahmad Syaikhu
Ahmad Syaikhu Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan bahwa per September 2021 utang pemerintah mencapai Rp6 ribu triliun. Syaikhu menduga Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang mencapai Rp10 ribu triliun di akhir tahun 2024 nanti.

"Utang Pemerintah per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar yakni Rp 6.711 triliun. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka Rp 10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti. Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7 ribu triliun," kata Syaikhu, dalam pidatonya di YouTube resmi PKS, Kamis (30/12).

Syaikhu menyebut utang negara yang besar akan menjadi penghambat proses pembangunan nasional di masa yang akan datang.


Patung Naga di Bandara Yogyakarta Jadi Sorotan, PKS: Bukan Simbol yang Akrab dengan Budaya Indonesia

"Siapa pun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang," katanya.

Syaikhu mengatakan bahwa BPK sudah berulang kali memperingatkan tentang kondisi utang negara yang sangat rentan.

"BPK dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali bahwa kondisi utang negara sangat rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Risiko keuangan negara kita semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah," katanya.

Syaikhu mengatakan bahwa utang negara yang membesar akan ditanggung oleh genesari-generasi mendatang. Syaikhu menyebut hal ini menimbulkan ketidakadilan fiskal.

"Masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antargenerasi. Utang negara yang semakin membesar, biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang. Ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal," katanya.

"Generasi terdahulu yang berhutang namun yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi muda di masa akan datang," ujar Syaikhu.

Jokowi Habiskan Momen Pergantian Tahun di Istana Kepresidenan Bogor

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata