logo


Dibutuhkan Rakyat, Pertamina Diminta Batalkan Penghapusan Premium dan Pertalite

Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat dilakukan ditengah kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang masih terpuruk.

30 Desember 2021 10:07 WIB

Petugas SPBU mengisikan BBM ke mobil
Petugas SPBU mengisikan BBM ke mobil JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Pertamina membatalkan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite.

Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat dilakukan ditengah kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang masih terpuruk.

Dia mengatakan, dari proporsi konsumsi BBM berdasarkan jenisnya, konsumsi premium saat ini tidak banyak. Dan memang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang memang hanya mampu membeli BBM murah seperti tukang ojek, pengemudi angkutan kota, dan kelompok usaha skala mikro yang sedang memulihkan usahanya.


FSP BUMN Bersatu: Sayang Juga Duit Pertamina Keluar untuk Gaji Ahok

Kalaupun ada penyalahgunaan penggunaan oleh konsumen diluar kelompok bawah, maka yang harus dilakukan adalah pengaturan dan pengawasan yang ketat. Bukan menghapus sama sekali, karena ketersediaannya masih dibutuhkan masyarakat.

Lagi pula, kata Amin, tingkat konsumsi bensin premium selama ini tidak besar. Berdasarakan data Pertamina, tahun 2020 lalu, secara nasional konsumsinya rata-rata hanya 23,9 ribu kiloliter per hari.

Sedangkan untuk Pertalite, Amin juga tidak setuju untuk dihapuskan. Menurut Amin, agar ramah lingkungan, Pertamina bisa menaikkan angka oktannya dari 90 ke 91 sesuai ambang batas ideal BBM sesuai standar Euro4. Jadi harganya masih dibawah harga jenis Pertamax, agar lebih terjangkau masyarakat kelas menengah bawah.

“Tetapi sesungguhnya, akar masalah utamanya bukan sekedar jenis BBM. Jika ingin menurunkan pencemaran udara, perbaiki transportasi publik agar nyaman dan aman. Jadi penggunaan kendaraan pribadi akan jauh berkurang,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Amin meminta pemerintah membuktikan bahwa kampanye transportasi publik yang nyaman dan juga penggunaan kendaraan listrik itu benar serius bukan live services. Selain itu, pemerintah harus menciptakan iklim yang membuat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat.

“Jika ingin mengurangi pencemaran lingkungan, seharusnya menyelesaikan akar persoalannya, bukan kebijakan tambal sulam,” tegasnya.

Amin kembali menegaskan urgennya menyediakan layanan transportasi publik yang memadai dan terkoneksi dengan kawasan industri dan perkantoran. Hal itu untuk mendorong masyarakat berbondong-bondong menggunakan transportasi massal.

Lebih lanjut Amin mengatakan, tingginya pencemaran udara tinggi tidak hanya disebabkan oleh sektor tranportasi. Namun juga sektor industri dan pembangkit listrik yang ada saat ini masih jauh dari kata ramah lingkungan.

“Secara teknologi, saat ini sudah tersedia pembangkit listrik biomassa yang memanfaatkan limbah biomassa. Secara bertahap PLTU Batubara harus memanfaatkan teknologi co-firing dengan memanfaatkan biomassa yang ramah lingkungan dan berbiaya murah,” pungkasnya.

Momen Tahun Baru, Direksi Pertamina Pastikan Kesiapan Layanan BBM, LPG & Avtur di Jalur Wisata Bandung

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar