logo


Soal FPI, Refly Harun: Kekerasan Mana yang Membuatnya Harus Dibubarkan?

Refly menduga pembubaran FPI didasari ketidaksukaan pihak tertentu.

28 Desember 2021 16:00 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Media Indonesia

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun tampak heran dengan langkah pemerintah yang membubarkan Front Pembela Islam (FPI) pada akhir tahun lalu. Menurutnya, legal standing bukan syarat eksistensi ormas.

"Kalau melakukan kekerasan, kekerasan mana yang kemudian membuat dia harus dibubarkan, yang dibuktikan dalam proses peradilan misalnya. Atau paling tidak ditunjuk kekerasan mana," katanya di kanal YouTube Refly Harun pada Senin (27/12).

Refly Harun lantas menduga, pembubaran FPI didasari ketidaksukaan pemerintah terhadap ormas pimpinan Rizieq Shihab itu.


Senang FPI Dibubarkan, Permadi Arya: Situasi Natal Lebih Damai dan Kondusif

"Yang jelas ada perasaan tidak suka dan ada eskalasi tergelombang karena kepulangan HRS, setelah itu ada masalah terbunuhnya 6 laskar FPI, dan diikuti dengan pembubaran FPI," jelasnya.

"Bisa jadi pembubaran itu untuk mencegah eskalasi karena peristiwa pembunuhan dan penangkapan Habib Rizieq. Itu mungkin, itu analisisnya," lanjut Refly Harun.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md telah menegaskan Front Pembela Islam tak lagi memiliki legal standing, baik sebagai organisasi massa maupun organisasi biasa.

Atas dasar itu, dia meminta aparat di tingkat pusat maupun daerah untuk menolak segala kegiatan FPI.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tak lagi mempunyai legal standing," kata Mahfud saat konferensi pers, Rabu (30/12/2020).

Pembubaran FPI Dinilai Tepat, Ruhut: Enggak Ada Lagi Razia Pohon Natal

Halaman: 
Penulis : Iskandar