logo


Gugat Ambang Batas Pencapresan agar Jadi 0% ke MK, Gatot Khawatir Potensi Pembelian Kandidasi

Gatot mengatakan bahwa presidential threshold 20 persen tidak relevan lagi diterapkan di Pemilu 2024.

14 Desember 2021 06:30 WIB

Gatot Nurmantyo
Gatot Nurmantyo Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggugat syarat ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berharap ambang batas pencapresan bisa turun menjadi 0 persen.

"Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi petitum Gatot dalam berkas yang dilansir MK, Senin (13/12/2021).

Merujuk dari tradisi fiqih, Gatot mengatakan bahwa ketentuan hukum bisa berubah apabila alasan hukumnya berubah. Ia mengatakan bahwa presidential threshold 20 persen tidak relevan lagi diterapkan di Pemilu 2024.


Facrul Razi: Presidential Threshold Adalah Persoalan Serius

"Jadi ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilu Presiden tahun 2019 di mana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa, seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa presidential threshold tidak relevan lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Gatot menilai bahwa syarat ambang batas presiden hanya akan memunculkan fenomena pembelian kandidasi. Ia lantas mencontohkan Rizal Ramli yang ditawari salah satu partai politik untuk berkontestasi di Pilpres 2009 dengan membayar Rp 1 triliun.

"Bahwa penggunaan ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) potensial mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan (video Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV-2017, 11 Januari 2018)," ucap dia.

Presidential Threshold 20 Persen Jadi PR Besar Demokrasi Indonesia

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati