logo


Mentri BUMN Sebut Krakatau Stell Akan Bangkrut, Golkar: Hentikan Politisasi Isu Impor Baja

Ada dua hal yang melandasi kebijakan impor baja. Pertama adalah isu pasokan dan yang kedua adalah isu keberpihakan pemerintah

9 Desember 2021 17:39 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan Indonesia jangan tabu terhadap impor, dengan catatan kebijakan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan rantai produksi.

“Ada dua hal yang melandasi kebijakan impor baja. Pertama adalah isu pasokan dan yang kedua adalah isu keberpihakan pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Politisi senior Partai Golkar ini mengatakan isu pasokan terkait dengan investasi Blast Furnace di Krakatau Steel yang gagal berproduksi. Hal itu menyebabkan kurangnya suplai pasok baja dalam negeri.


Soroti Pernyataan Ahok Soal Mafia Auditor BPK, Arief Poyuono: KPK dan Polri Harus Turun Tangan

“Karena kondisi tersebut, impor baja adalah salah satu jalan tidak terhentinya rantai produksi industri hilir seperti: otomotif, alat rumah tangga, konstruksi dan Industri turunan baja lainnya,” kata dia.

“Sementara dilihat dari keberpihakan pemerintah, kebijakan impor baja adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan mengikuti naiknya permintaan didalam negeri seiring pemulihan ekonomi secara nasional,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Anggota DPR dari dapil Bali itu mengatakan kapasitas produksi baja nasional masih lebih rendah ketimbang kapasitas sektor industri penggunanya. Namun Komisi VI DPR tetap akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan agar produksi baja nasional dilindungi dan diutamakan penyerapannya terlebih dahulu.

“Jadi anggapan adanya serbuan impor baja yang membangkrutkan industri baja nasional dianggap tidak tepat,” tukasnya.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi VI ini dinilai sebagai respon dari pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan bahwa Krakatau Steel akan bangkrut pada 31 Desember 2021 ini jika tidak melakukan sejumlah langkah-langkah yang disampaikan oleh menteri BUMN.

Pernyataan tersebut mengundang banyak reaksi dan berdampak buruk terhadap harga saham KRAS. Dua hari berturut-turut dari tanggal 6 – 7 Desember 2021 harga saham KRAS anjlok 12,92 persen.

Terkait dengan langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menindaklanjuti secara hukum jika ada indikasi korupsi di Krakatau Steel.

Gde Sumarjaya Linggih menyatakan bahwa Komisi VI akan terus memberikan dukungan politik untuk mewujudkan kemandirian industri baja nasional dan sisi lain terus berupaya untuk memastikan pasokan kebutuhan baja untuk industri nasional agar tetap tersedia.

“Namun jangan politisasi isu impor baja yang justeru berdampak negatif terhadap industri dan perekonomian nasional,” tukasnya.

Soal PT. Krakatau Steel Bangkrut, PKS: Erick Thohir Hanya Cari Sensasi Jelang Pilpres 2021

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar