logo


Tagih Janji Anies Revisi SK UMP, Buruh: Kami Datang Lagi, Menaker Tidak Mengerti!

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi acuan penetapan UMP disebut tidak berlaku usai UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat

8 Desember 2021 12:30 WIB

Anies Baswedan
Anies Baswedan Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Massa buruh kembali menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (8/12/2021). Mereka menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak merevisi SK Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Buruh meminta Anies berani menaikkan UMP DKI Jakarta sebagaimana janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu yang lalu.

"Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak mengerti. Sekarang kebutuhan pada naik. Coba cek. Kami tunggu Pak Anies," ujar salah seorang narator aksi.


Soal Sumur Resapan, Denny Siregar Sebut Anies Baswedan Cuma Bisa Teori

"Mana janjinya. Tidak berani menaikkan UMP. Kita hanya dapat 37 ribu dibagi 30, itu berapa Pak Anies," sambungnya.

Sementara, orator lain mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi acuan penetapan UMP tidak berlaku usai UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mereka mendesak agar Anies merevisi SK penetapan UMP DKI Jakarta.

"Tiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya, karena kenaikan UMP tidak seuai. Banyak yang cerai. Kami tantang gubernur Anies," ujarnya.

Banyak Piala Tak Pengaruh, Abu Janda Sebut Anies Baswedan Selalu Diingat sebagai Gubernur Produk 212

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati