logo


Nasib Jalur Pipa Nord Stream 2 Bakal Terancam jika Rusia Lakukan Invasi ke Ukraina

Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pemerintah Jerman dan AS sepakat untuk memblokir jalur pipa gas Nord Stream 2 jika Rusia menyerang Ukraina

8 Desember 2021 12:00 WIB

Jalur pipa gas Nord Stream 2
Jalur pipa gas Nord Stream 2 istimewa

WASHINGTON, JITUNEWS.COM - Sejumlah pejabat pemerintah Amerika Serikat sudah memberi tahu pihak Kongres jika mereka sudah memiliki kesepakatan dengan pemerintah Jerman terkait penghentian proyek jalur pipa gas Nord Stream 2 jika Rusia nekat melancarkan serangan ke Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Jake Sullivan, seorang penasihat keamanan nasional AS.

"Jika (Presiden Rusia) Vladimir Putin ingin melihat gas mengalir melalui jalur pipa, ia mungkin tidak ingin mengambil resiko menginvasi Ukraina," kata Sullivan kepada para wartawan di Gedung Putih, Washington D.C, dikutip Reuters.

Sullivan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Jerman tentang Nord Stream 2 dalam konteks ini. Meski demikian, dia menolak untuk menjelaskan bagaimana tanggapan pemerintah Jerman.


Akan Ada Pembantaian Berdarah jika Rusia Nekat Invasi Ukraina

"Subjek masa depan Nord Stream 2 dalam konteks invasi Ukraina oleh Rusia dalam beberapa minggu mendatang adalah topik yang paling diprioritaskan. Itu telah dibahas secara menyeluruh," katanya.

Sementara itu, seorang diplomat Eropa yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa pejabat AS telah menjelaskan kepada sekutu bahwa mereka akan bertindak untuk memberi sanksi pada jalur pipa Rusia-Jerman tersebut jika invasi ke Ukraina tetap dilakukan.

"Jika AS menjatuhkan sanksi (tambahan), itu adalah poin akademis, karena tidak ada yang bisa berbisnis dengan Nord Stream 2 karena takut melanggar sanksi AS," ujarnya.

Pemerintahan Joe Biden diketahui sudah menentang proyek pembangunan jalur pipa Rusia-Jerman. Departemen Luar Negeri AS telah memberikan sanksi kepada entitas Rusia yang terkait dengan proyek tersebut, tetapi sanksi tidak dijatuhkan terhadap perusahaan di belakangnya. Hal ini dilakukan karena AS mencoba membangun kembali hubungan dengan Jerman yang memburuk di bawah pemerintahan Donald Trump.

Mulai Tahun Depan, Pemerintah Tokyo Bakal Ijinkan Pernikahan Sesama Jenis

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia