logo


Reuni 212 Nekat Dihelat, Ferdinand: Harus Diproses Hukum

Agama tidak boleh dijadikan tameng untuk melanggar hukum negara.

2 Desember 2021 12:35 WIB

Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean mendorong pihak kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara Reuni 212. Pasalnya, pihak panitia—yang tak berbekal izin—nekat menggelar kegiatan yang memicu kerumunan di tengah pandemi.

“Siapapun yang melanggar aturan dan hukum negara harus diproses hukum,” cetusnya di akun Twitter @FerdinandHaean3, Rabu (2/12).

Menurut Ferdinand, pihak PA 212 selalu mengatasnamakan agama untuk melanggar hukum negara. Dia berharap polisi segera meringkus petinggi PA 212 demi menghentikan persebaran kebencian.


Keluarga Sampaikan Pesan Habib Rizieq ke Peserta Reuni 212

“Agama tidak boleh dijadikan tameng untuk melanggar hukum negara dan agama tidak boleh dijadikan pabrik kebencian terhadap sesama. Tangkap..!,” tegas Ferdinand.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengancam akan memidanakan penyelenggara hingga peserta yang nekat mengikuti Reuni 212 di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan memastikan, kepolisian bisa menindak tegas panitia ataupun peserta karena Reuni 212 tidak mendapatkan izin.

"Apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kami akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksakan," ujar Zulpan kepada wartawan, Rabu (1/12).

Diketahui, pada hari ini, Kamis (2/12), massa Reuni 212 berkumpul dan menutup jalan KH. Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah petinggi PA 212 menyampaikan orasi di hadapan massa, salah satunya Slamet Maarif.

Slamet mengajak massa Reuni 212 untuk mendukung KPK dalam mengusut bisnis tes PCR. Dia menduga ada pejabat yang memiliki peran besar di balik bisnis tersebut.

"Ganyang koruptor, siapapun orangnya, partainya, termasuk kita minta KPK usut bisnis PCR karena ada indikasi koruptor besar di sana, siap dukung KPK? Takbir!" kata Slamet, di atas mobil komando.

Reuni 212 Nekat Digelar, PKB: Proses Saja Jika Ditemukan Pelanggaran Hukum

Halaman: 
Penulis : Iskandar