logo


Panitia Ngotot Gelar Reuni 212 Meski Tak Ada Izin, HMI Duga Ada Agenda Politik Gantikan Jokowi

HMI menyarankan agar Reuni 212 dilakukan secara online.

1 Desember 2021 06:30 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM -  Pj Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Romadhon JASN meminta pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bogor tidak memberikan izin penyelenggaraan Reuni 212. Hal tersebut, ia sampaikan menanggapi pernyataan panitia Reuni 212 yang menyebut aksi akan dilakukan di dua lokasi yaitu di Patung Kuda Jakarta dan Masjid Azzikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Kami berharap, penolakan ini bukan hanya datang dari DKI jakarta, tapi datang juga dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan pihak Kepolisian untuk tidak memberi ijin keramaian," kata Romadhon dalam keterangan resminya, Selasa (30/11/2021).

Romadhon mendukung Pemprov DKI yang menolak penyelenggaraan Reuni 212. Ia mengingatkan bahwa aksi tersebut berpotensi menyebarkan virus corona. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Reuni 212 dilakukan secara online.


Ini Tuntutan Reuni 212: Bela Ulama & MUI, Ganyang Koruptor

"Kami justru menyarankan agar Reuni 212 dilakukan saja secara online. Selain tidak perlu meminta ijin pada pihak kepolisian, kami justru menilai reuni online jauh lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menduga ada agenda politik tersembunyi dalam aksi Reuni 212. Ia menilai penyelenggara ingin membuktikan bahwa mereka mempunyai kekuatan massa untuk melengserkan Presiden Jokowi.

"Motif penyelenggaraan apapun itu, lebih baik kita semua menahan diri untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak. Sebab "lebih baik mencegah dari pada mengobati"," pungkasnya.

Bantah Jokowi Tak Taat Putusan MK Soal UU Ciptaker, KSP: Presiden Pro Rakyat Kecil

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati