logo


Edhy Prabowo Ajukan Kasasi, KPK: Kami Meyakini Independensi dan Profesionalitas Majelis Hakim

Putusan banding dibacakan, hukuman Edhy diperberat menjadi 9 tahun penjara.

29 November 2021 09:37 WIB

Juru Bicara KPK Ali Fikri
Juru Bicara KPK Ali Fikri jawapos

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengajukan kasasi atas vonis 9 tahun penjara yang oleh diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa KPK tidak mempermasalahkan hal itu.

"Kami meyakini independensi dan profesionalitas Majelis Hakim di tingkat MA (Mahkamah Agung), yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum," kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin (29/11).

"Salah satu aspeknya bahwa korupsi sebagai extra ordinary telah memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.


Firli Klaim Pejabat-Pengusaha Tak Lagi Saling Suap, Gus Umar: Bubar Saja KPK Kalau Tak Ada Gunanya

Ali yakin bahwa penegak hukum memiliki tujuan yang sama dalam pemberantasan korupsi. Ali mengatakan bahwa KPK segera menyusun kontra memori kasasi untuk melawan Edhy.

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.

"Selanjutnya tim jaksa akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi terdakwa dimaksud," imbuhnya.

Sebelumnya, pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy terbukti bersalah menerima uang suap Rp25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster atau benur.

Edhy kemudian mengajukan banding berharap hukuman 5 tahun penjara diringankan. Pada Kamis (11/11) putusan banding dibacakan, hukuman Edhy diperberat menjadi 9 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi putusan PT DKI Jakarta yang dikutip dari website-nya.

Persilahkan KPK Selidiki Anggaran Formula E, Bamsoet: Kita Harus Dewasa

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata