logo


MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional, Ini Kata Yusril

Kebijakan baru yang akan diambil Jokowi otomatis terhenti.

26 November 2021 05:45 WIB

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra Gatra

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional. UU Ciptaker juga disebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Terkait hal itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai putusan tersebut berdampak luas pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, beragam kebijakan pemulihan ekonomi di masa pandemi akan terhenti. Padahal, masa jabatan Jokowi tersisa tiga tahun lagi.


Saham Bandara Kualanamu Dijual ke Asing, Demokrat: Jangan-jangan Negara Ini Sudah Bangkrut

"Kebijakan-kebijakan super cepat yang ingin dilakukan Pemerintah Presiden Joko Widodo sebagian besar justru didasarkan kepada UU Cipta Kerja itu. Nah, tanpa perbaikan segera, kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil presiden otomatis terhenti," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (26/11).

"Ini berpotensi melumpuhkan pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi," ucapnya.

Yusril menilai pemerintah harus segera memperbaiki UU Ciptaker pasca putusan MK. Kata dia, jika dalam dua tahun tidak diperbaiki, UU yang telah dicabut oleh Ciptaker otomatis berlaku kembali.

"Jika dalam dua tahun undang-undang tersebut tidak diperbaiki, maka UU itu otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen," ujar mantan Mensesneg itu.

Sebut Formula E Kubangan Kotor, Ferdinand: Jokowi Jangan Mau Diperalat Anies

Halaman: 
Penulis : Iskandar