logo


Tolak Permendikbud PPKS, MS Kaban: Presiden Setuju Seks Bebas Suka Sama Suka?

Permendikbud PPKS dianggap tak sesuai dengan visi Presiden Jokowi.

12 November 2021 07:30 WIB

MS Kaban
MS Kaban twitter.com/MSKaban3

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, MS Kaban tak ketinggalan menolak Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Menurut Kaban, aturan yang diundangkan pada 3 September 2021 itu tak sesuai dengan visi Presiden Jokowi. Pasalnya, kebijakan tersebut melegalkan seks bebas atas dasar suka sama suka.

“Tidak ada visi menteri yang ada visi Presiden. Permendikbud 30/2021 Itu visi Presiden? Presiden setuju seks bebas suka sama suka?,” cuitnya lewat akun Twitter @MSKaban3, dikutip Jumat (12/11).


Dukung Permendikbud PPKS, Putri Gus Dur: Sudah Terlalu Banyak Korban Kejahatan Ini

Kolega Amien Rais itu juga menyebut Permendikbud 30 bertentangan dengan UU Pendidikan. Atas kejadian ini, Kaban meminta Presiden untuk bertanggung jawab.

“Ini jelas melawan UU Pendidikan. PCR = Presiden Cepat Resign,” tegasnya.

Seperti diketahui, Permendikbud No 30/2021 telah ditandatangani oleh Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021.

Permendikbud itu disusun menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual di ranah komunitas, termasuk perguruan tinggi.

Dalam Permendikbud No 30/2021, kekerasan seksual pada beberapa kondisi diartikan sebagai "tanpa persetujuan korban". Definisi kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 5 adalah:

- memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;

Pada bagian lain dijelaskan:
(3) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:

a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang.

Dicap 'Ustaz Cabul' Gegara Tolak Permendikbud PPKS, Ustaz Hilmi Tegaskan Ingin Jaga Moral Bangsa

Halaman: 
Penulis : Iskandar