logo


Dicap 'Ustaz Cabul' Gegara Tolak Permendikbud PPKS, Ustaz Hilmi Tegaskan Ingin Jaga Moral Bangsa

Ustaz Hilmi mengklaim aturan tersebut ditentang oleh banyak tokoh agama, bukan hanya dirinya seorang.

12 November 2021 04:00 WIB

UAS dan Hilmi Firdausi (kanan)
UAS dan Hilmi Firdausi (kanan) twitter.com/hilmi28

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Aktivis dakwah Ustaz Hilmi Firdausi merupakan salah satu sosok yang menolak pemberlakuan Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Ustaz Hilmi menyesalkan pihak yang melabeli dirinya ‘Ustaz Cabul’ atas sikapnya itu. Dia mengklaim aturan tersebut ditentang oleh banyak tokoh agama, bukan hanya dirinya seorang.

“Masa gara-gara menyuarakan #CabutPermendikbudristekNo30, langsung disebut ustaz cabul, pro kekerasan seksual dll,” cuitnya lewat akun Twitter @hilmi28, dikutip Jumat (12/11).


Ustaz Hilmi Sebut Pembully Anies Baswedan Kurang Literasi

“Padahal yang menyuarakan adalah orang-orang sholih & alim. Sedangkan mereka yang mendukung, cek aja sendiri,” jelasnya.

Orang dekat Ustaz Abdul Somad (UAS) itu menekankan langkahnya menolak Permendikbud 30 semata ingin menjaga moral bangsa.

“Demi Allah, yang kami lakukan ini untuk menjaga moral anak bangsa dengan tidak mengabaikan norma agama,” tegas Ustaz Hilmi.

Seperti diketahui, Permendikbud No 30/2021 telah ditandatangani oleh Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021.

Salah satu pertimbangan penyusunan Permendikbud itu adalah semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di ranah komunitas, termasuk perguruan tinggi.

Dalam Permendikbud No 30/2021, kekerasan seksual pada beberapa kondisi diartikan sebagai "tanpa persetujuan korban". Definisi kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 5 adalah:

- memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;

Pada bagian lain dijelaskan:
(3) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:

a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang.

Dukung Permendikbud PPKS, Putri Gus Dur: Sudah Terlalu Banyak Korban Kejahatan Ini

Halaman: 
Penulis : Iskandar