logo


Kementerian BUMN Minta Dibubarkan Diganti Super Holding, Ini Alasannya

Komunitas mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi meminta pembubaran Kementerian BUMN dan diubah menjadi super holding agar BUMN bisa bersaing dengan perusahaan swasta ataupun perusahaan multinasional

2 November 2021 20:17 WIB

Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J) menuntut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diubah menjadi Super Holding
Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J) menuntut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diubah menjadi Super Holding istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J) menuntut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus segera dibubarkan dan diubah menjadi Super Holding. Alasanya agar BUMN bisa menjadi perusahaan yang profesional dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun multinasional.

Hal itu dikatakan oleh Koordinator Lapanggan KMP2J, Abriansyah pada saat demo di depan kantor Kementerian BUMN, Selasa (2/11).

"Sejauh ini, kami menilai, BUMN tidak bekerja secara profesional dan hanya menjadi beban Negara. Hal itu terlihat dari utang jumbo kurang lebih sebesar Rp6.710 triliun yang hingga kini melilit sejumlah BUMN," kata Abriansyah, kepada wartawan pada Selasa (2/11).


Sindir Pendemo Jokowi, Teddy eks PKPI: yang Penting Ada Stok Buat Nampang di IG dan TikTok

Selain utang, katanya, BUMN yang masih berada di bawah kementerian selalu dimanja dan diproteksi dengan adanya Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, BUMN-BUMN khususnya yang sakit, selalu menjadi beban Negara.

Tidak hanya utang bertumpuk, kontribusi BUMN ke negara pun dinilai minim. Abriansyah menjelaskan, pada tahun lalu, BUMN hanya menyumbang laba bersih senilai Rp41 triliun atau merosot 75,60 persen dibandingkan 2019.

Abriansyah menegaskan, Presiden Jokowi sudah menyampaikan keluhan dan keberatannya terkait pemberian PMN tersebut. Bahkan, Presiden menyebut, bahwa BUMN-BUMN tersebut menjadi terlalu nyaman dan tidak berani mengambil risiko dan bersaing dengan perusahaan swasta serta perusahaan multinasional.

"Jika Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan Super Holding, kami yakin, BUMN-BUMN yang ada di Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Seperti Super Holding milik Singapura, Temasek," imbuh Abriansyah.

Menurutnya, dengan Super Holding, BUMN akan bisa dikelola dengan lebih profesional dan optimal sehingga utang-utang jumbo BUMN akan bisa dilunasi dan kontribusinya kepada negara pun akan meningkat sehingga tidak membutuhkan PMN lagi karena mereka akan berani bersaing dan mengambil risiko.

"Kami KMP2J menyampaikan tuntutan dan aspirasi sebagai berikut, pertama segera bentuk super holding agar BUMN menjadi profesional dan optimal, sehingga seluruh utang yang ada dapat dilunasi, kedua meminta Erick Thohir menghentikan pencitraan diri dan pembajakan ide serta gagasan besar Presiden Jokowi," pungkas Abriansyah.

 

Dorce Gamalama Sakit, Erick Thohir Bantu Biaya Pengobatan

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia