logo


AS Diminta Jatuhkan Lebih Banyak Sanksi bagi Para Politisi Lebanon dan Kelompok Hizbullah

Sejumlah anggota parlemen AS mendesak pemerintahan Joe Biden untuk lebih meningkatkan kebijakan sanksi terhadap para pejabat Lebanon untuk membantu berlangsungnya reformasi di negara itu

2 November 2021 20:15 WIB

Aksi kerusuhan di Lebanon terjadi usai krisis ekonomi di negara tersebut semakin memburuk
Aksi kerusuhan di Lebanon terjadi usai krisis ekonomi di negara tersebut semakin memburuk RT.com

WASHINGTON, JITUNEWS.COM - Sejumlah anggota parlemen AS mendesak pemerintahan Joe Biden mengembangkan sebuah kerangka sanksi untuk membantu reformasi Lebanon.

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen, sejumlah senator diantaranya Bob Menendez dan Jim Risch mendesak AS untuk mengikuti jejak langkah pemimpin Uni Eropa yang menyetujui kebijakan sanksi yang mana akan dijatuhkan terhadap para pejabat pemerintah Lebanon yang gagal mengatasi situasi krisis di negaranya.

Pada pekan lalu, pemerintah AS sendiri sudah menjatuhkan sanksi terhadap seorang pejabat dan dua orang pebisnis Lebanon yang melakukan tindak korupsi. Dua orang pebisnis tersebut diduga mendapat dukungan dari Perdana Menteri Saad Hariri dan mantan Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil.


AS Setujui Proliferasi Nuklir, Korut Sebut Washington Terapkan Standar Ganda

Kebijakan sanksi tersebut mendapat pujian dari Menendez dan Risch. Namun, keduanya meminta pemerintah AS untuk lebih gencar menjatuhkan sanksi terhadap Lebanon.

“Amerika Serikat secara terbuka mendukung upaya internasional untuk membantu Lebanon mereformasi dan membangun kembali perekonomiannya dengan cara yang transparan dan mendukung rakyat Lebanon; bukan hanya pemimpin yang sudah mapan. Namun, dukungan itu mengharuskan para pemimpin politik Lebanon untuk berkomitmen pada reformasi struktural yang berarti,” kata para senator tersebut dalam suratnya, dilansir Al Arabiya.

Mereka juga mengecam peran kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran, yang dianggap menghalangi pemerintah Lebanon dalam mengambil kebijakan.

“Kami percaya bahwa sanksi bekerja paling baik ketika mereka dikoordinasikan secara internasional dan bahwa sanksi AS dapat dikenakan terhadap mereka yang bekerja melawan demokrasi, akuntabilitas, dan reformasi di Lebanon, terutama Hizbullah dan afiliasinya,” katanya.

“Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk melengkapi kerangka sanksi yang diumumkan Uni Eropa dan untuk bekerja sama dengan rekan-rekan baik di Brussel dan di ibu kota negara anggota untuk mengoordinasikan sanksi sehingga para pemimpin Lebanon, termasuk anggota dan pendukung Hizbullah, sepenuhnya memahami konsekuensi, termasuk pembekuan aset apa pun yang tunduk pada yurisdiksi AS, dari perilaku mereka," lanjutnya.

Rusia dan China Desak Dewan Keamanan PBB Bebaskan Korea Utara dari Sanksi

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia