logo


Bahaya, Aturan Bea Masuk Impor Baja Belum Diterapkan

Demi industri baja dalam negeri, aturan kenaikkan bea masuk impor baja harus diterapkan

18 Mei 2015 12:53 WIB

Ilustrasi Besi Baja ( Via : Istimewa )
Ilustrasi Besi Baja ( Via : Istimewa )

JAKARTA JITUNEWS.COM - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesia Iron and Steel Industry Association/IISIA) mendesak Pemerintah untuk segera menerapkan peraturan kenaikan bea masuk impor baja untuk tarif Most Favoured Nations (MFN). Hal ini guna melindungi industri baja dalam negeri dari gempuran baja impor.

Menurut Direktur Eksekutif IISIA, Hidayat Triseputro, kebijakan menaikkan tarif bea masuk baja tersebut untuk meningkatkan penyerapan dan penggunaan baja produksi dalam negeri. "Kami berharap pemerintah segera memberlakukan kebijakan tersebut untuk menyelamatkan industri baja di dalam negeri," ungkap Hidayat kepada wartawan di Jakarta.

Dalam peraturan yang baru Pemerintah menyebutkan, bahwa bea masuk impor baja akan naik menjadi 15 persen dari yang sebelumnya 0-5 persen untuk tarif MFN. Hidayat mengharapkan, Pemerintah dapat segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kebijakan tersebut. Selain itu, lanjut Hidayat, penerapan kebijakan tersebut akan mudah diterapkan dan harmonis dari hulu sampai hilir.


Pemerintah Tetapkan BMTP Sebesar 14,5% Terhadap SWR

"Sebenarnya kebijakan kenaikan bea masuk impor baja untuk tarif MFN ini merupakan satu kesatuan paket untuk memajukan industri baja di dalam negeri, terdapat 13 program yang disepakati IISIA dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk dilaksanakan. Di antaranya kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari APBN/APBD, memperbesar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri di dalam negeri kewajiban untuk menggunakan SNI bagi penggunaan produk baja," jelas Hidayat.

Dalam paket kebijakan itu juga terdapat ketentuan yang mengharuskan produk samping baja bukan termasuk dalam kategori limbah B3, pemberlakukan tarif listrik atau gas yang kompetitif, pengawasan impor dari penyalahgunaan kode HS dan kebijakan pembatasan non tarif (non tarif barrier). Untuk itu, Hidayat berharap bahwa paket kebijakan tersebut dapat berjalan simultan dengan pemberlakuan kenaikan bea masuk impor baja, serta diberlakukan sebelum pekerjaan konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) berjalan.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, bahwa hal tersebut seharusnya sudah diberlakukan untuk melindungi industri baja di dalam negeri. "Peraturan Menteri Keuangan untuk MFN Rate baja sudah final. Seharusnya sudah keluar," uajr Suahasil.

LIPI: Bijih Besi Nikel Laterit, Solusi Kebutuhan Baja Dalam Negeri

Halaman: 
Penulis : Deni Muhtarudin