logo


Soal Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, PKS Minta Digratiskan Menggunakan BPJS Kesehatan

wajib PCR bagi semua moda transportasi jelas sangat memberatkan masyarakat.

28 Oktober 2021 12:25 WIB

Ilustrasi
Ilustrasi Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wacana wajib PCR untuk semua moda transportasi menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama.

Menurutnya wajib PCR bagi semua moda transportasi jelas sangat memberatkan masyarakat.

“Tidak ada orang yang ingin terkena Covid19. Dan mayoritas masyarakat ingin divaksin. Permasalahannya, kecepatan vaksinasi bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan vaksin,” tuturnya.


Bandingkan Harga Tes PCR di Indonesia dengan India, DPR: Harga Rp300 Ribu Masih Tinggi

Sehingga, kata Suryadi, untuk menghindari gelombang ke-3 pilihan paling baik adalah menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat terhadap orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 dan bukan dengan melakukan PCR terhadap semua orang.

“Menurut epidemiolog saat ini kemampuan pelacakan kontak atau tracing oleh pemerintah belum mencapai 80 persen. Untuk di Jawa terdapat 49 kabupaten/kota yang memiliki program tracing hanya mampu mencapai 69,7 persen,” kata Suryadi.

“Jika kemudian potensi gelombang ke-3 ada kaitannya dengan kecepatan vaksinasi dan juga kemampuan tracing yang dilakukan Pemerintah, apakah adil jika masyarakat yang harus menanggung akibatnya,” tambahnya.

Dalam hal ini, Suryadi mengatakan bahwa Indonesia pernah sampai pada kondisi dimana diagnosis suspek dapat dinyatakan cukup dengan Swab Antigen. Ketika seseorang positif, otomatis dihitung terkena suspek, begitu juga sebaliknya.

Dia menambahkan bahwa Indonesia juga pernah sampai pada kondisi dimana level PPKM sudah menurun signifikan di suatu daerah, dapat diganti dengan Swab Antigen.

Menurutnya meski pemerintah melalui Pernyataan Presiden menurunkan harga Swab PCR maksimal Rp 300.000, harga tersebut masih sangat tinggi. Apalagi definisi moda transportasi umum untuk semua jenis.

“Bayangkan, KRL dengan tarif Rp 3.000, Angkot juga yang harganya juga di bawah Rp 5.000 hal ini tentunya sangat tidak rasional,” tegasnya.

Suryani menegaskan jika semua harus PCR, maka PKS minta PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan.

“Untuk menegakkan disiplin prokes baik di terminal, bandara, stasiun dan juga di angkutannya, Pemerintah harus mempersiapkan SDM, sistem informasi, booking tiket secara online dan lain-lainya untuk mencegah antrian panjang yang berisiko tidak menjaga jarak, juga pengawasan di angkutan agar para penumpang tidak melepaskan maskernya, bahkan tidak perlu makan minum di dalam angkutan,” pungkasnya.

Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 275 Ribu, Wagub DKI: Nggak Mungkin Pemilik Usaha Bandel

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar