logo


Menko PMK Minta Daerah Lain Tiru Solo dalam Menangani Kawasan Kumuh Kemiskinan Ekstrem

kawasan kumuh merupakan kantong kemiskinan ekstrem memiliki kondisi serba kekurangan.

28 Oktober 2021 10:03 WIB

Muhadjir Effendy dan Gibran Rakabuming Raka
Muhadjir Effendy dan Gibran Rakabuming Raka Prokompim Pemkot Solo

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kemiskinan ekstrem masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuju Indonesia Maju. Apabila merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam pendekatan.

Pendekatan lingkungan menjadi salah satu opsi dalam mengentaskan kawasan ekstrem. Salah satu contoh penerapan pendekatan lingkungan adalah pembangunan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kawasan Semanggi, yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta.


Angka Stunting di Indonesia Tinggi, Menko PMK: Perang Lawan Stunting Harus Terus Digencarkan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). Karenanya, pendekatan lingkungan dengan membangun kawasan yang lebih layak huni harus dilakukan.

Hal itu disampaikannya usai melakukan Rapat Koordinasi bersama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan jajaran pejabat Pemkot, di Kantor Walikota Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (27/10).

"Itu 70 persen (kemiskinan ekstrem) berada di wilayah enclave. Wilayah kantong. Karena berada di wilayah kantong, maka penyelesaiannya harus dengan pendekatan lingkungan. Tidak bisa secara parsial orang per orang," ujarnya.

Lebih lanjut, Menko PMK menerangkan, kawasan kumuh merupakan kantong kemiskinan ekstrem memiliki kondisi serba kekurangan. Tempat tinggal yang tidak layak huni, sanitasi yang kurang, dan kurangnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, menurutnya, lingkungan harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Seperti yang telah dilakukan Pemkot Surakarta dengan program Kotaku.

Muhadjir berharap, pengentasan kawasan kumuh ini bisa semakin dikebut untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Rata-rata umumnya kalau sudah kantong kemiskinan rumahnya tidak layak huni, daerahnya kumuh sanitasinya jelek, dan langka air bersih. Pendekatannya tidak mungkin tanpa dimulai dengan perbaikan lingkungan seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Solo," tuturnya.

Upaya Pemkot Surakarta untuk mengentaskan pemukiman kumuh melalui program Kotaku telah berjalan baik. Saat ini masih menyisakan 135,971 hektar yang terbagi menjadi 8 kawasan. Kawasan semanggi menjadi wilayah terluas yaitu 35,450 hektar.

Selain menggunakan APBN dan APBD, pembiayaan program Kotaku juga mengupayakan dana CSR dari pihak swasta. Ditargetkan tahun 2024 pengentasan Kawasan Semanggi bisa rampung.

Muhadjir meminta, dengan program Kotaku kawasan kumuh di Kota Surakarta bisa sepenuhnya entas.

Dia juga menegaskan agar daerah lain dapat mengikuti dan mereplikasi untuk membuat program pengentasan kawasan kumuh.

"Kawasan slum area di Solo harus nol. Solo harus menjadi model yang nanti kita harapkan ini menjadi semacam prorotype penyelesaian masalah kawasan kumuh perkotaan di tempat lain," katanya.

Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Menko PMK: Syukur dan Bangga

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar