logo


Terima Kunjungan Menko PMK, Gibran Pastikan Solo Siap Capai 0 Kawasan Kumuh

Dalam kunjungannya, Menko PMK Muhadjir ingin memastikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berjalan.

27 Oktober 2021 17:07 WIB

Muhadjir Effendy dan Gibran Rakabuming Raka
Muhadjir Effendy dan Gibran Rakabuming Raka Prokompim Pemkot Solo

SOLO, JITUNEWS.COM – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka mendampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam kegiatan rapat koordinasi tindak lanjut pembangunan rumah sederhana di kawasan Semanggi.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Menko Muhadjir yang telah meninjau lokasi kawasan kumuh di Solo pada 2 September 2021 lalu.

Gibran Rakabuming menyatakan kesiapan Pemkot untuk mempercepat penataan kawasan kumuh, khususnya di wilayah Semanggi.


Minta Maaf Terkait Meninggalnya Mahasiswa UNS, Gibran: Itu Ya Menjadi Tanggung Jawab Saya

Dia menjelaskan, masih ada sisa hunian yang belum terjamah. Selain itu, ada Pasar Ayam yang dianggap mempengaruhi kualitas air dan potensi wilayah kumuh.

“Saya hanya menyampaikan masih ada beberapa hunian yang belum tercover. Ada Pasar Ayam yang bisa mempengaruhi kualitas air di sana. Selain itu juga perlu dukungan pembangunan Mako Brimob di wilayah Semanggi,” ujarnya di Bale Tawangarum, Rabu (27/10).

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan kunjungannya ini untuk memastikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berjalan dan Kota Solo mencapai 0 kawasan kumuh.

"Ya harus nol (kawasan kumuh) nanti. Solo harus jadi model yang nanti kita harapkan ini menjadi semacam prototipe untuk menyelesaikan persoalan pemukiman kumuh di daerah lain," jelasnya.

Mantan Mendikbud ini mengungkapkan saat ini program sudah mulai berjalan dan menargetkan penataan kawasan kumuh Kota Solo rampung di tahun 2022. Sumber dana tersebut, antara lain berasal dari program tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan yang digandeng pemerintah.

"Sudah jalan, kita harapkan 2022 sudah selesai semua. Pokoknya saya menyanggupi beberapa yang nanti akan segera saya percepat, termasuk membantu mencarikan sumber dari CSR untuk pembangunan rumah layak huni, itu yang tidak bisa didanai kementerian terkait, terutama PUPR, karena jumlahnya lebih banyak," terang dia.

Muhadjir menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh penting dilakukan. Hal ini merupakan langkah awal untuk pengentasan kemiskinan.

Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Menko PMK: Syukur dan Bangga

Halaman: 
Penulis : Iskandar