logo


PBB Desak ASEAN Tak Akui Junta Militer Myanmar sebagai Pemerintahan Resmi

Utusan PBB untuk Myanmar mengatakan jika mengakui pemerintahan rezim militer Myanmar hanya akan membuat negara tersebut semakin tidak stabil

26 Oktober 2021 19:03 WIB

Pemimpin Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing
Pemimpin Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing RT.com

NEW YORK, JITUNEWS.COM - Perwakilan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan bahwa mengakui rezim militer sebagai pemerintahan resmi Myanmar tidak akan menghentikan tindak kekerasan di negara tersebut. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut justru akan membuat situasi Myanmar semakin tidak stabil dan berpotensi membuatnya sebagai negara yang runtuh.

"Saya berharap komunitas internasional tidak menyerah," kata Burgener kepada Reuters.

"Kita harus tetap berdiri bersama rakyat (Myanmar)," tambahnya.


AS, Inggris dan Norwegia Kutuk Kudeta Militer di Sudan

Seperti diketahui, aksi kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar pada awal Februari lalu mendapat kecaman dari komunitas internasional dan sebagian besar rakyat Myanmar. Warga sipil menggelar berbagai aksi protes di seluruh penjuru Myanmar, dan terlibat bentrok dengan personil militer. Mereka juga melancarkan aksi pembangkangan massal dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok militan separatis.

Burgener pada pekan lalu mengatakan bahwa situasi Myanmar saat ini berpotensi berubah menjadi perang sipil, mengingat pihak militer tidak bersedia menggelar dialog.

"Tindak kekerasan tidak akan berhenti jika seseorang menerima (mengakui) SAC (Dewan Administrasi Negara yang juga dikenal dengan rezim militer) sebagai pemerintahan resmi," kata Burgener.

Burgener juga mengatakan jika tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang bersedia mengakui junta militer sebagai pemeritahan resmi Myanmar, karena tidak ingin situasi yang tidak stabil di negara tersebut menyebar ke kawasan.

"Tidak ada seorang pun di kawasan ini (Asia Tenggara) yang tertarik untuk mengakui SAC karena itu berarti mengakui sebuah negara gagal dan ketidakstabilan, tidak hanya di Myanmar, tetapi juga di kawasan itu," katanya.

 

Menlu China Gelar Pertemuan dengan Delegasi Taliban di Qatar, Bahas Apa?

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia