logo


43 Negara Anggota PBB Kecam Perlakuan China ke Muslim Uighur, Fadli Zon: Harusnya Indonesia Ikut

Perlakuan China ke Uighur jelas melanggar HAM.

24 Oktober 2021 09:21 WIB

Fadli Zon
Fadli Zon Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyesalkan pemerintah Indonesia tak ikut mengecam perlakuan China terhadap minoritas Uighur. Padahal, 43 negara anggota PBB lainnya telah mengutuk kekerasan yang dialami Uighur.

Menurut Fadli Zon, tindakan kekerasan yang ditujukan ke etnis Uighur tergolong pelanggar hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia yang menjunjung tinggi HAM seharusnya turut berperan dalam mengentaskan penderitaan Uighur.


Rizal Ramli: Indonesia Bukan Lagi Negara Demokrasi, Tapi United Oligarki

“Harusnya Indonesia ikut mengecam perlakuan China terhadap minoritas Uighur. Jelas pelanggaran HAM,” tulisnya lewat akun Twitter @fadlizon, dikutip Minggu (24/10).

Seperti diketahui, sebanyak 43 negara anggota PBB menyampaikan pernyataan bersama yang berisi kecaman tentang perlakukan China terhadap kelompok minirotas di Xinjiang, termasuk komunitas muslim Uighur . Dari 43 negara itu, Indonesia tidak ada di dalamnya.

43 negara tersebut adalah Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Eswatini, Finlandia, Jerman, Honduras, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Kepulauan Marshall, Monako, Montenegro, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Polandia, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Prancis.

Pernyataan bersama 43 negara itu disampaikan Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere pada pertemuan Komite Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB.

"Kami sangat prihatin dengan situasi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang," kata Nicolas De Riviere.

Nicolas menjelaskan, sejumlah laporan berbasis kredibel menunjukkan adanya jaringan besar kamp 'pendidikan ulang politik' di mana lebih dari satu juta orang ditahan secara sewenang-wenang.

"Kami telah melihat semakin banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematis, termasuk laporan yang mendokumentasikan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemisahan paksa anak-anak," jelas Nicolas.

Anies Kalau Mau Nyapres Silakan, Gerindra Tetap Usung Prabowo

Halaman: 
Penulis : Iskandar