logo


Rachel Vennya Diperiksa Polisi, LBH SEMMI: Siapapun yang Melanggar Aturan Harus Dipidana

Baguslah diperiksa, memang harus diperiksa, saya percaya penyidik Polda Metro Jaya dapat menjunjung tinggi asas salus Populi Suprema Lex Esto

22 Oktober 2021 10:41 WIB

Rachel Vennya
Rachel Vennya Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra turut angkat bicara perihal pemeriksaan selebgram Rachel Vennya.

"Baguslah diperiksa, memang harus diperiksa, saya percaya penyidik Polda Metro Jaya dapat menjunjung tinggi asas salus Populi Suprema Lex Esto, demi kesalamatan rakyat siapapun yang melanggar mau itu artis atau pejabat sekalipun harus dipidana." Ujar Gurun Arisastra dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Jumat (22/10/2021)

Menurutnya, kasus kaburnya Rachel Vennya dari Karantina harus mendapat perhatian serius dari Kepolisian dan Pemerintah karena menyangkut keselamatan bangsa. Kasus seperti ini jika dibiarkan akan kembali berdampak terhadap peningkatan kasus covid-19 .


Tolak Aturan PCR Bagi Penumpang Pesawat, PKB: Langkah Mundur Menuju New Normal

"Jika kita biarkan kasus begini, ini bukan sederhana, tetapi dampaknya besar, sistem pengawasan dan penanggulangan virus covid-19 jika dilanggar tentu akan kembali berdampak pada peningkatan virus covid-19. Kita sudah berjuang, jangan kembali pada titik awal," Tegas Gurun Arisastra

Gurun juga menegaskan kepada seluruh stakeholder agar menerapkan prinsip perlakuan yang sama kepada seluruh element dalam pengawasan dan penanganan covid-19, tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapapun.

"Kami SEMMI meminta kepada semua stakeholder terkait agar menerapkan perlakuan yang sama kepada semua pihak dalam penanganan maupun pengawasan virus covid-19, mau itu artis dan pejabat pemerintah sekalipun harus diperlakukan sama, tidak ada kekhususan sampai dibolehkan keluar karantina walaupun belum waktunya,” kata Gurun.

Perlu diketahui, kasus Rachel Vennya dapat dikenai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis, 14 Oktober 2021.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Kemudian Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Resahkan Masyarakat, Rachel Vennya Kembali Minta Maaf

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar