logo


Bendera Indonesia Tak Berkibar di Thomas Cup, DPR: Pemerintah Harus Benahi Kelembagaan Anti Doping

Indonesia sebelumnya menuntaskan penantian selama 19 tahun setelah tim bulu tangkis putra menjadi juara di ajang Thomas Cup 2020 di Denmark.

18 Oktober 2021 16:15 WIB

Anggota DPR, Hetifah Sjaifudian
Anggota DPR, Hetifah Sjaifudian Dok. Jitunews.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan pemerintah harus mengevaluasi dan memberikan perhatian penuh atas tidak diizinkannya Indonesia mengibarkan bendera merah putih di Thomas Cup 2020.

Indonesia sebelumnya menuntaskan penantian selama 19 tahun setelah tim bulu tangkis putra menjadi juara di ajang Thomas Cup 2020 di Denmark.

hal tersebut merupakan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang menilai bahwa Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) tak menerapkan program pengujian yang efektif.


Bakal Lacak Pengirim Ancaman Pembunuhan di Akun BWF, Kemenpora Ingatkan Turnamen Selanjutnya

“Peristiwa di Thomas Cup semakin membuktikan bahwa Indonesia harus serius untuk membenahi kelembagaan anti doping. Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan terkait hal tersebut,” ujar Hetifah di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Hetifah Sjaifudian tekankan transparansi informasi pada LADI. “Saya meminta agar LADI terus lakukan evaluasi, mengukur kemampuan diri, serta bicara apa adanya. Transparansi terkait kapasitas ini sangat penting, agar pemerintah mengetahui fakta yang sebenarnya. Jangan sampai pemerintah menganggap semua berjalan baik padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak yang harus dibenahi,” lanjutnya.

Menurut Hetifah, Kemenpora dan Komisi X DPR RI telah menyoroti masalah kelembagaan anti doping dengan serius.

“Komisi X DPR meminta Kementrian agar melakukan asesmen terhadap penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi anti doping. Asesmen ini akan menjadi masukan dalam substansi Rancangan Revisi Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) no 3 tahun 2005 yang sedang kami bahas secara intensif,” paparnya.

Dalam RUU SKN tersebut, Komisi X DPR RI dan Kemenpora memang telah berkali-kali melakukan pendalaman terkait regulasi yang mengatur LADI.

“Regulasi mengenai lembaga anti doping merupakan terobosan karena memang sebelumnya perkara tersebut belum diatur secara jelas dalam UU SKN,” kata dia.

“Setidaknya, ada 12 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU SKN yang membahas mengenai lembaga anti doping diantaranya terkait penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi. Kami secara intensif terus melakukan pembahasan terkait hal ini,” tutup Hetifah.

Meninggal Dunia pada Usia 36 Tahun, Ini Deretan Prestasi Markis Kido di Dunia Bulu Tangkis

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar