logo


Kubu Moeldoko Minta Mahfud Tak Ikut Campur Urusan AD/ART, Demokrat: Orang Kalap Sering Silap

Mereka mengabaikan fakta bahwa ini bukan konflik internal Partai Demokrat

14 Oktober 2021 15:44 WIB

Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya
Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pihak KLB ilegal dibawah pimpinan KSP Moeldoko diminta tidak mendiskreditkan Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD karena telah menyatakan bahwa gugatan Yusril terhadap Partai Demokrat sia-sia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya menyusul adanya pernyataan dari anak buah Moeldoko, Isnaini Widodo yang meminta Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD tidak mencampuri urusan Moeldoko dengan Partai Demokrat.

"Orang kalap sering silap. Mereka mengabaikan fakta bahwa ini bukan konflik internal Partai Demokrat," kata Sigit di Jakarta, Kamis (14/10/2021).


KSP Moeldoko: Saya Anak Petani, Saya Tahu Persis Masalah Petani

Menurutnya, saat ini di internal Partai Demokrat sangat solid. Sejak awal Ketum AHY sudah menegaskan bahwa yang terjadi adalah upaya pihak eksternal dibawah pimpinan Moeldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat.

“Isnaini sendiri sudah diberhentikan dari Partai Demokrat, jadi tidak pantas menyebut diri sebagai bagian internal partai," tuturnya.

Dalam hal ini, Sigit mengatakan larangan anak buah Moeldoko terhadap Menko Polhukam agar tidak menyatakan pendapat, tidak masuk akal.

“Pernyataan dia ini menunjukkan karakter asli anak buah Moeldoko yang pada dasarnya tidak rasional dan tidak demokratis. Padahal sebagai ahli hukum tata negara, Prof. Dr. Mahfud MD sedang menjalankan tugas intelektualnya, apalagi beliau juga bertanggung jawab atas stabilitas politik nasional sebagai Menko Polhukam, sehingga wajar beliau menjelaskan pada publik bahwa gugatan dan judicial review ini hanya membuat kegaduhan yang tidak perlu," katanya.

Bayangkan, kata Sigit melanjutkan, judicial review ini jika dikabulkan akan membuat setiap orang, apapun latar belakangnya, bisa menggugat AD/ART organisasi-organisasi massa, organisasi-organisasi politik bahkan juga organisasi-organisasi usaha.

"Meminjam istilah ahli hukum tatanegara, judicial review ini merupakan intellectual manipulation yang bisa berujung pada legal anarchism atau ketidakpastian hukum, yang akan mengganggu upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi," kata Sigit mengingatkan.

Sigit mengaku heran melihat pendukung KSP Moeldoko berani mendiskreditkan Menko Polhukam yang nota bene seharusnya merupakan rekan kerja KSP Moeldoko dalam kabinet Presiden Jokowi. Padahal harusnya Moeldoko bisa mengendalikan pendukunganya sendiri untuk menjaga stabilitas dalam pemerintahan, bukan menyerang rekan kerjanya.

"Ulah dan pernyataan yang kebablasan seperti ini hanya akan makin mencoreng reputasi KSP Moeldoko. Tugas Kepala Staf Kepresidenan adalah meringankan beban tugas Presiden, dan bukannya menambah beban beliau,” kata Sigit.

“Jadi sebaiknya KSP Moeldoko menertibkan perilaku pendukungnya ini, atau publik akan membaca bahwa KSP Moeldoko ternyata dianggap lemah oleh anak buahnya, sehingga mereka bisa bergerak liar tanpa kendali," tukasnya.

Desak Aparat Usut Kembali Kasus Pemerkosaan di Luwu Timur, KSP: Jokowi Tak Tolerir Predator Seksual Anak!

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar