logo


Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, PKS: Terbuka Lebar Politisasi Riset

Inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) berada di peringkat 87 dari 132 negara.

14 Oktober 2021 05:00 WIB

Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Teknologi (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Pelantikan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk PKS. Penunjukan Megawati di lembaga bentukan Jokowi itu disebut berpotensi munculnya politisasi riset.

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/10/2021).

Mulyanto mengatakan bahwa sejumlah ahli sudah memberi masukan kepada Jokowi terkait penunjukkan Ketua BPIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Namun kata dia, masukan tersebut justru diabaikan oleh pemerintah.


Soal Polemik PDIP, Ganjar Pranowo: Sekali Banteng Tetap Banteng

"Menurut saya Pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," ujarnya.

Lebih lanjut, Mulyanto mengutip jurnal sains terkenal Nature yang menulis kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN. Dalam jurnal yang editorialnya 8 September itu memaparkan bahwa inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) berada di peringkat 87 dari 132 negara.

"Faktor yang terutama lemah adalah aspek kelembagaan (peringkat ke-107). Bahkan di bawah Vietnam dan Brunei. Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan ASEAN," ucapnya.

 

Arteria Dahlan Tak Setuju OTT Terhadap APH, Junimart: Itu Pernyatan Pribadi, Bukan dari Sikap PDIP

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati