logo


Jokowi Putuskan Kereta Cepat Dibiayai APBN, Demokrat: Dulu Dijanjikan Tidak Menggunakan APBN

Syarief mengatakan bahwa pemerintah harusnya melihat prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat

12 Oktober 2021 10:48 WIB

Syarief Hasan
Syarief Hasan Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung yang tercantum dalam Perpres No. 93 Tahun 2021. Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan bahwa pemerintah harusnya menepati janji untuk tidak menggunakan APBN.

"Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN," ungkap Syarief dalam keterangannya, Selasa (12/10).

Pada September 2015 lalu, Jokowi pernah berjanji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan China tidak akan menggunakan APBN.


Jokowi Putuskan Kereta Cepat Dibiayai APBN, Ibas: Jangan Sampai Besar Pasak Daripada Tiang

Syarief mengatakan bahwa APBN harusnya difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 dan program esensial lainnya.

"APBN harusnya difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya," katanya.

Menurutnya, proyek kereta cepat yang kerja sama dengan China ini belum menjawab masalah di masyarakat kecil.

Jokowi Putuskan Kereta Cepat Dibiayai APBN, PKS: Menunjukkan Inkonsistensi Pemerintah

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata