logo


Jokowi Putuskan Kereta Cepat Dibiayai APBN, PKS: Menunjukkan Inkonsistensi Pemerintah

Presiden Joko Widodo memutuskan menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung

12 Oktober 2021 09:43 WIB

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera Ist

"Proyek ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015. Imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh," katanya.

Mardani mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menuntut negara menggunakan uang negara secara maksimal untuk mengatasi krisis kesehatan.

"Covid 19, krisis yang tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh negara mana pun menuntut kita untuk memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin untuk mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Terutama seperti negara kita yang memiliki kemampuan fiskal terbatas," katanya.


Hadapi Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Kebut Vaksinasi Lansia

"Amat disayangkan anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumus tsb. Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yang transparan dan komprehensif," lanjut Mardani.

Mardani menyebut saat ini negara tengah menghadapi ujian besar. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang salah bisa berisiko dan menjadi malapetaka.

"Kita sama-sama tahu kondisi keuangan negara tengah menemui ujian besar. Besar sekali defisit anggaran untuk penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir. Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang," ujar Mardani.

Jokowi Pilih Timsesnya Jadi Ketua Seleksi KPU, PKS: Lebih Baik Netral!

Halaman: 
Penulis : Admin