logo


Menkeu Diminta Perpanjang Safeguard  Keramik, Golkar: Pemerintah Harus Pro Peningkatan Industri dalam Negeri

kebijakan safeguard keramik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

7 Oktober 2021 14:26 WIB

Menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/2).
Menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/2). Setkab.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM-  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diminta  memperpanjang kebijakan safeguard keramik yang akan berakhir pada 11 Oktober 2021 mendatang.

"Jadi, saya kira pemerintah harus pro peningkatan industri dalam negeri ya," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Kamis (7/10/2021).

Mukhtarudin mengaku kebijakan safeguard keramik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Produk Ubin Keramik tersebut hingga saat ini belum mampu membendung importasi keramik ke Indonesia.


Dianggap Berhasil Bawa RI Lalui Krisis, Srimulyani Sabet Penghargaan dari ABLF Awards 2019

Pada rentang waktu 2018 hingga 2021 ini bea masuk dikenakan pada keramik impor asal China, India, dan Vietnam, yakni sebesar 23 persen pada periode pertama, 20 persen pada periode kedua, dan periode terakhir 19 persen.

"dukungan pemerintah penting untuk mengatasi perlambatan industri dalam negeri akibat dampak pandemi covid 19," imbuh Mukhtarudin.

Untuk itu, Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini berharap pemerintah mesti menetapkan kebijakan yang pro-industri dalam negeri, dalam rangka meningkatkan produktivitas industri nasional.

"Saya minta pemerintah fokus meningkatkan nilai ekspor nasional, terutama dari sektor industri," ujar dia.

Selain melalui instrumen safeguard, dia juga mendukung rencana Kemenperin Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengurangi jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) sehingga nantinya hanya terpusat pada badan di bawah pemerintah saja.

"Dengan begitu kita bisa tingkatkan daya saing industri nasional, menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan kompetitif di mancanegara," tukasnya.

Ini Tahapan Penyaluran Dana Desa

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar