PBB Komentari Pemecatan Kader PSI yang Diduga Mark Up Dana Reses: Aparat Harus Bertindak
Dugaan pengelembungan laporan dana reses dan sosperda yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI dari PSI adalah bentuk tindakan melanggar hukum
29 September 2021 10:21 WIB

Viani Limardi |
JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Departemen Kebijakan Publik Partai Bulan Bintang, Saeful mengatakan, pemecatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Viani Limardi harus disikapi oleh penegak hukum.
"Wajib menelusuri dugaan penyalahgunaan dana APBD yang dilakukan anggota DPRD DKI dari PSI," ujar Saeful di Jakarta, Selasa (28/9/2021)
Menurut Saeful kalau aparat hukum hanya mendiamkan kasus tersebut, tentunya menjadi preseden buruk dalam upaya tegaknya keadilan.
Tak Terima Dituding Mark-up Dana Reses, Viani Limardi Bakal Gugat PSI Rp1 Triliun
"Dugaan pengelembungan laporan dana reses dan sosperda yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI dari PSI adalah bentuk tindakan melanggar hukum artinya ada mark up di sana,“ kata dia.
Dalam hal ini, dia mengapresiasi langkah PSI yang telah bersikap tegas terhadap kader-kadernya.
“Menurut saya sudah tepat yaitu melakukan pemecatan terhadap kadernya yang berani "mencuri" uang negara. Ini sebagai langkah awal untuk semua partai, berani melakukan hal yang sama terhadap para kadernya yang berani "mencuri" uang rakyat untuk ditindak dan dilakukan pemecatan seperti halnya yang dilakukan PSI," pungkas Saeful.
Sebelumnya anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi yang sudah dipecat tertulis dalam surat keputusan yang diterbitkan DPP PSI.
DPP menetapkan Viani telah melanggar beberapa hal. Salah satunya bahwa Viani telah menggelembungkan laporan penggunaan dana reses.
Nama Viani Limardi juga pernah viral karena cekcok dengan polisi akibat menerobos kawasan ganjil-genap, dimana ucapannya yang terkesan angkuh pun menjadi viral
Tantang Yusril Soal Demokrasi Sehat, Demokrat: Uji Semua AD/ART Parpol Termasuk PBB!
Penulis | : | Khairul Anwar |